Yang Selalu Terlupa Dalam Kontes Pemilihan

Oleh: DR Salman Faris

Yang dimaksudkan kontes pemilihan di sini adalah pemilihan presiden hingga pemilihan bupati dan walikota. Sedangkan yang terlupa bermaksud ialah sesuatu atau seseorang yang terabaikan, terlupakan, tertutupi oleh calon.

Karena pusat figur dalam keseluruhan kontes pemilihan ialah calon. Terutama sekali jika kiblat kampanye ialah citraisasi. Menutupi segala kelemahan calon dan menonjolkan kelebihan. Bahkan, setitik kelebihan dibesar-besarkan, seolah kelebihan itu dapat menjadi azimat untuk menyelesaikan masalah. Dalam konteks citra, yang paling naif ialah bahkan calon yang kotor pun disucikan dengan berbagai metode dan narasi kampanye. Dalam situasi seperti itu, siapa atau apa yang tertutupi?

Yang sering kita abaikan adalah tidak sedikit, tidak jarang, bahkan sangat umum dijumpai yang tim kampanye jauh lebih hebat, lebih unggul, lebih intelek, bahkan lebih layak menjadi pemimpin. Banyak dijumpai calon, hanya berbicara di depan publik pun tak menunjukkan kelayakan menjadi pemimpin. Bertumpu pada teks, bukan mengolah teks. Bertumpu pada fenomena, bukan menganalisis fenonema. Akhirnya narasi yang dibangun ialah cara berfikir tekstual. Satu cara berfikir yang amat nakjis bagi seorang pemimpin.

Sering dijumpai, calon samasekali tidak mempunyai daya pesona. Jika nampak sedikit pesona, sebab pada masa tersebut dia adalah pusat. Cobalah bayangkan jika calon tersebut berada di tengah pasar sapi dan di luar konteks ia sebagai pusat, mungkin dia lebih sesuai menjadi saudagar sapi dibandingkan saudagar yang sebenar. Ini adalah analogi yang amat anarkis, namun anarkistis amat diperlukan untuk menunjukkan kenyataan yang ditampik oleh masyarakat yakni calon yang ditawarkan kepada mereka lebih banyak tidak layak sebagai pemimpin.

BACA JUGA:  Angka Kemiskinan Lombok Timur 2020

Apa yang menyebabkan situasi paradoks tersebut? Dunia paradoksal, di mana tim sukses nampak lebih unggul dibandingkan calon pemimpin. Di mana rakyat jelata lebih memimpin dibandingkan pemimpin. Boleh jadi penyebabnya adalah sistem kepartaian yang juga nakjis. Menentukan calon menggunakan nalar partisan yang keruh. Mengukur popularitas dan elektabilitas calon dengan berkibtlat kepada lembaga survei yang berkarakter aneh. Memutuskan pengusungan calon berdasarkan duit dan barang-barang haram lainnya. Jika pun ada partai yang secara benar melalui sistem yang bersih, hanya sedikit. Namun kebersihan tersebut tak bermakna tidak kotor, sebab pastilah ada uang di balik layar. Jadi ukuran bersih ialah kadar kerakusan partai.

Dalam situasi tersebut di atas, partai pun mengecat diri dengan segala jenis narasi seolah-olah mereka ialah wakil Tuhan yang boleh memutuskan siapa calon pemimpin yang ditawarkan kepada masyarakat. Satu cara melahirkan pemimpin yang amat duititas. Bahkan tak malu-malu partai menjadi sarang permanenisasi kedinastian. Alih-alih menentukan calon pemimpin berdasarkan standar kualitas yang murni, malah sebaliknya, karena keturunan. Klaim partai sebagai gerombolan orang modern runtuh pada saat ini, sebab mereka sebenarnya lebih dinastis dibandingkan rakyat jelata yang memandang dengan mata nanar ke arah negara yang makin keruh. Keruh sosial, keruh politik, keruh ideologi, keruh pula ekonomi.

Ada lubang kesalahan dalam cara berfikir kita dalam situasi semacam itu. Seolah-olah kita menerima satu konsensus aneh yakni pemimpin tersebut hanya dilahirkan oleh partai atau oleh sistem kepartaian. Akhirnya, hanya karena calon pemimpin berpartai, meskipun mereka bodoh dan tipis akal, bahkan tipis moral berpeluang juga untuk memimpin. Sedangkan, mereka yang tergabung dalam tim sukses, hanya karena berlatar belakang kelompok profesional, intelektual, aktivis yang sudah malang melintang dalam dunia kemasyarakatan di segala tingkatan, tidak layak ditawarkan sebagai calon pemimpin karena sekali lagi, kesepakatan kita dalam menentukan pemimpian adalah aneh, yakni partai. Karena itu, meskipun saya tidak sepenuhnya setuju, dalam situasi tertentu, sistem kerajaan dan kesultanan jauh lebih unggul melahirkan pemimpin dibandingkan sistem kepartaian yang menganut demokrasi berhala barat itu. Logika sederhananya, siapa yang bisa membuktikan yang calon pemimpin bentukan partai tersebut berketurunan mulia, berakhlaq mulia, berkecukupan pendidikan melalui sistem belajar yang ketat, bijaksana, adil, dan manusiawi? Sejauh yang saya tahu, sangat tidak ada. Karena kriteria atau pun syarat itu bukan rujukan si berhala partai. Satu kenyataan yang jauh dibandingkan sistem kesultanan dan kerajaan yang pada ranah tertentu, masyarakat sudah dapat membuktikan kualitas raja atau sultan yang akan memimpin mereka.

BACA JUGA:  Politik Orang Sasak: Politik Ormas dan Politik Timuk Bat Lauk Daye

Bayangkan saja, tiba-tiba kita harus memilih calon yang entah asal-usul dari mana. Mereka hanya nampak di permukaan hanya dalam masa kampanye, itu pun melalui baliho. Bukan melalui ujian dan pelatihan kepemimpinan yang ketat, teratur, berat, dan berkesinambungan. Sedangkan seorang calon raja atau sultan, sejak kecil sudah diperkenalkan kepada masyarakat. Dididik dalam kualitas pendidikan bermutu tinggi, bahkan mereka dilatih berperang. Dilatih membunuh sekaligus mengayomi.

Jika ada orang dari golongan sudra mau menjadi raja atau sultan, langkahnya amat pahit, getir dan penuh risiko menyengsarakan. Ken Arok di Jawa, misalnya. Atau Amak Abir di Lombok. Manusia sudra yang secara sadar, terukur, visionable dan sengaja mempersiapkan diri menjadi pemimpin melalui sistem brutal, bengis, dan kejam. Sedangkan calon pemimpin dari sistem kepartaian, cukup kumpulkan duit sebanyak-banyak, sering-sering masuk televisi, kerap nampak di koran, lalu lembaga survei akan mendongkrak secara gila-gilaan. Maka jadilah, calon pemimpin yang hari-harinya di dunia fatamorgana itu menjadi pemimpin. Benar-benar aneh. Sangat aneh. Bagaimana tidak aneh? Wong orang yang sukses menjadi maling atau rampok kelas kakap tapi berotak udang pun berpeluang menjadi pemimpin.

BACA JUGA:  Pesta Para Kaya di Kampungku

Jadi, yang selalu kita lupakan dalam setiap kontes pemilihan ialah menyandingkan manusia layak dengan tidak layak menjadi pemimpin. Mengukur kelayakan tersebut bukan dari kepemilikan duit dan popularitas semata. Karena jika sistem itu terus kita terima dan sepakati, maka manusia yang layak menjadi pemimpin hanya akan bernasib sebagai anak buah dalam tekanan dan penderitaan. Dan lebih buruk dari itu, kita akan terus dipimpin oleh mereka yang secara kualitas hanya layak menjadi rakyat jelata dan pembegal.

Siapa yang salah?
Jangan salahkan siapa-siapa, sebab kita semua, dari orang yang paling suci hingga mereka yang paling garong berada dalam garis yang sama: jalan yang sudah telanjur salah. Jalan yang bisa jadi sesat lagi menyesatkan.

Semakin salah karena kita terus bersepakat dalam kesalahan.
Bahkan kita menggunakan uang rakyat untuk berpesta pora dalam kesalahan.
Dan ini yang kita sebut demokrasi.
Jadah, bukan?

Malaysia, 30 Oktober 2020

DR Salman Faris
adalah Akademisi, Pekerja Seni Budaya, Pemerhati Sosial Politik dan Media.
Kini tinggal di Kuala Lumpur Malaysia