Pendapatan Lotim Naik Jadi Rp 2,974 Triliun Pada APBD Perubahan 2022

MATARAMRADIO.COM – Wakil Bupati Lombok Timur H Rumaksi SJ SH mengungkapkan terjadi perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafond anggaran sementara APBD kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2022. 

Dalam paparannya pada sidang paripurna DPRD Lombok Timur Selasa (13/9), Wakil Bupati H Rumaksi SJ SH menyebutkan bahwa demi mencapai indikator program dan kegiatan, serta memenuhi target capaian kinerja sampai dengan berakhirnya  tahun anggaran ini, Pemerintah Daerah telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2022 selama satu semester. “Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Pemerintah menyusun Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD tahun 2022,”ulasnya.

Diuraikan, kebijakan tersebut dimaksudkan di antaranya untuk melakukan Penyesuaian terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan PPAS APBD Induk, menyesuaikan SILPA yang sudah dianggarkan pada APBD Induk yang tidak tercapai sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur no. 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021. Termasuk pula penyesuaian  dana  perimbangan/ transfer dari Pemerintah Pusat, khususnya dana bagi hasil pajak dan bukan pajak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98  Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022 dan PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2022.

BACA JUGA:  Hutan Lamtoro, Pakan Ternak yang Asri

Lebih lanjut mantan anggota DPRD NTB dua periode ini menyatakan perubahan mencakup  pendapatan dari Rp. 2,915 Triliun lebih menjadi Rp. 2,974 Triliun  Lebih atau mengalami penambahan sebesar Rp. 58, 958 Miliar. Penambahan itu dari sisi pajak daerah sebesar Rp. 2 miliar yang bersumber dari pajak penerangan jalan umum. “Selain itu retribusi daerah juga bertambah  sebesar  Rp. 660 Juta   menjadi sebesar Rp. 65,330 miliar lebih.  Penambahan ini karena target capaian retribusi pemakaian kekayaan daerah sudah mencapai 138% pada semester 1,”ungkapnya.

BACA JUGA:  Pemerintah Didesak Tidak Berlakukan Lagi PPKM

Selain itu, lanjut Wabup, juga mengalami penambahan adalah pendapatan transfer yang semula sebesar  Rp. 2,443  Triliun Lebih menjadi  lebih dari Rp.2,485 Triliun  atau bertambah Rp. 42,207 Miliar Lebih.

Penambahan ini karena peningkatan pagu anggaran dan penetapan kurang bayar pendapatan transfer pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam sebesar Rp.35,557 Miliar lebih dan pendapatan transfer antar daerah berupa bagi hasil pajak provinsi NTB sebesar lebih dari Rp. 10,531 Miliar. Demikian halnya dengan lain-lain pendapatan daerah yang Sah, meningkat Rp. 21,984  Miliar lebih menjadi Rp. 55,164 Miliar  lebih. Penambahan tersebut bersumber dari hibah Program Integrated Participatory Development Management of Irrigation Project (IPDMIP), program pemerintah di bidang irigasi, Program Upland dan penerusan hibah kepada PDAM.

Belanja daerah juga mengalami penambahan Rp. 55,381 Miliar lebih, menjadi Rp.3,270 triliun. Penambahan ada pada belanja bantuan Sosial (Rp. 1,267 Miliar  lebih) dan belanja barang dan Jasa (Rp.92,964 Miliar lebih),  sementara komponen lainnya mengalami pengurangan di antaranya Belanja Pegawai berkurang sebesar   Rp. 16,107 Miliar  lebih, dan Belanja Subsidi berkurang Rp. 2 Miliar, serta belanja hibah berkurang sebesar Rp. 9,139  Miliar lebih.

BACA JUGA:  125 Ribu KK Akan Terima Bantuan JPS Gemilang Tahap II

Wabup Rumaksi yang juga Ketua HKTI NTB menjelaskan Penerimaan Pembiayaan, menurun Rp. 57,134 Miliar  lebih menjadi Rp. 304 Miliar lebih. Pada aspek ini Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) mengalami kenaikan sebesar 12,865 miliar lebih, sementara penerimaan pinjaman daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 65 Miliar. Pada sisi pengeluaran pembiayaan berkurang sebesar Rp.53,558 Miliar lebih menjadi Rp.8 Miliar lebih. Penurunan tersebut disebabkan karena pembayaran cicilan pokok utang kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dimulai pada tahun anggaran 2023.

Acara rapat paripurna DPRD Lombok Timur turut dihadiri pula jajaran Forkopimda, serta pimpinan OPD lingkup Pemda Kabupaten Lombok Timur. (EditorMRC)