Pemerintah Malaysia Berlakukan UU Streaming Ilegal, Pelaku Dijerat Hukuman 20 Tahun Penjara

MATARAMRADIO.COM  – Pemerintah Malaysia mulai ketat memberlakukan aturan berkaitan dengan distribusi karya perfilman dan sejenisnya.

Ini menyusul makin maraknya pembajakan di industri perfilman di negeri Jiran tersebut. Terlebih di era internet sekarang ini. Pengguna internet bisa dengan mudah mengakses film dan serial TV bajakan melalui aplikasi atau situs streaming ilegal.

Atas fenomena ini, Pemerintah Malaysia baru saja mengesahkan aturan untuk menindak keras penyedia layanan streaming tidak resmi tersebut. 
Aturan berupa Undang-Undang ini diharapkan dapat mencegah beredarnya para penyedia akses konten bajakan.

Bila terbukti melanggar, penyedia layanan streaming ilegal bisa dijatuhi hukuman denda bahkan dipenjara hingga 20 tahun.

BACA JUGA:  Media Bisa Minimalisir Hoaks

Menteri Perdagangan Domestik dan Urusan Konsumen Malaysia, Alexander Nanta Linggi, mengatakan amandemen ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelaku bisnis dan pemangku kepentingan di era maraknya praktik streaming ilegal seperti saat ini.
“Selain itu, amandemen dilakukan untuk memastikan UU Hak Cipta yang diberlakukan dapat memberikan perlindungan yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan tuntuan saat ini,” kata Alexander sebagaimana dikutip torrentfreak.com.

foto: torrentfreak.com

Amandemen tahun 2021 ini menyertakan “Part VIAA tentang Streaming Technology” baru ke dalam Akta 332.

BACA JUGA:  DPRD Umumkan Hasil Akhir Seleksi KPID NTB

Pada bagian VIAA dijelaskan secara rinci definisi “streaming technology” tersebut, mulai dari apa itu pelanggaran streaming ilegal, lengkap dengan hukuman bagi pihak yang terbukti melanggarnya.

Dalam undang-undang disebutkan, bahwa tidak seorang pun boleh “melakukan atau memfasilitasi pelanggaran” hak cipta dalam karya apapun dengan cara: Membuat teknologi streaming untuk dijual atau disewakan, Mengimpor teknologi streaming, Menjual atau menyewakan (termasuk menawarkan, mengekspos, atau mengiklankan untuk dijual atau disewa); Menawarkan kepada publik atau menyediakan layanan apa pun terkait teknologi streaming.

Dalam Akta 332 hasil amandemen 2021, kalimat “streaming technology” (teknologi streaming) sendiri didefinisikan secara khusus yakni teknologi “termasuk program komputer, perangkat atau komponen yang digunakan sebagian atau seluruhnya yang mengakibatkan pelanggaran hak cipta dalam suatu ciptaan”.
Siapapun yang melanggar Akta 332 hasil amandemen ini dan terbukti bersalah, maka dia akan dikenai hukuman denda atau kurungan penjara.

BACA JUGA:  Kepala BB POM Mataram : Waspada Bahaya Mercuri

Di dalam bagian VIAA dirinci, pelanggar akan dikenai denda minimal 10.000 Ringgit (setara Rp 34 juta) atau maksimal 200.0000 Ringgit (sekitar Rp 680 juta).

Selain denda, pelanggar juga dapat dijatuhi hukuman kurungan penjara hingga maksimal 20 tahun. (EditorMRC)