MATARAMRADIO.COM – Dalam agenda pertama kunjungan Wakil Presiden di Lombok, Nusa Tenggara Barat, KH Ma’ruf Amin memberikan kuliah umum dengan tema “Penangkalan Paham Radikalisme di Kalangan Mahasiswa” kepada 1.500 mahasiswa di Gedung Aditorium M. Yusuf Abubakar Universitas Mataram.

Tema tersebut diangkat dikarenakan maraknya isu radikalisme dan intoleransi yang merebak di kalangan masyarakat Indonesia.”Kampus selain tempat belajar juga sebagai tempat yang tepat membangun karakter anak bangsa,” ujar Wapres.

Dalam kuliah umum tersebut Wapres Ma’ruf Amin menjelaskan, Radikalisme dalam pengertian negatif yakni seseorang atau kelompok tertentu yang memanfaatkan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Pemerintah sepakat menyebutnya dengan Radikal Terorisme. Ada beragam jenis radikal terorisme, di antaranya radikal torisme mengenai agama, supermasi etnis, kelompok tertentu, dan lain sebaginya. Akan tetapi saat ini radikalisme agama menjadi yang paling sering digunakan utk menjustisifikasi kekerasan.

Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia tersebut juga menjelaskan perbedaan antara radikalisme dan radikalisasi. Radikalisme yakni mengenai cara berpikir, sementata radikalisasi merupakan transfer cara berfikir yg menyetujui kekerasan utk tujuan tertentu.

BACA JUGA:  Prof Asikin: Adendum Gubernur dengan PT GTI Dapat Berdampak Pelanggaran HAM

“Oleh karna itu upaya menangkal radikalisme harus dimulai dari upaya menangkal cara berpikir radikal dan memutus proses transfer cara berpikir radikal tersebut dari satu orang ke orang yang lain, dari satu kelompok ke kelompok yg lain,” jelas Wapres.

Sementara itu Wapres membahas mengenai isue Khilafah yang sempat memanas di tanah air. Wapress meminta agar masyarakat tidak lagi meributkan soal isue tersebut, karena khilafah bukan ditolak oleh Republik Indonesia, melainkan Tertolak.”Khilafah tidak ditolak tapi tertolak. Kalau ditolak bisa masuk baru ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita sudah punya kesepakatann mitsah alwatoni yaitu sebagai NKRI. Umat islam tidak boleh melanggar kesepakatan,” tuturnya dan berharap kampus dapat menyampaikan lebih banyak narasi toleransi patriot dan bela negara.

“Khilafah tidak ditolak tapi tertolak. Kalau ditolak bisa masuk baru ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita sudah punya kesepakatann mitsah alwatoni yaitu sebagai NKRI. Umat islam tidak boleh melanggar kesepakatan,” – Wapres KH Ma’ruf Amin

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, dalam kesempatan tersebut juga memaparkan merubah cara pandang atau merubah mindset cara berpikir merupakan fungsi pendidikan, pengalaman, dan teman berinteraksi. Pemerintah Provinsi NTB dalam salah satu program unggulannya membetikan beasiswa kepada 1000 putra putri terbaik daerah untuk menuntut ilmu di Luar Ngeri. Pemberian beasiswa ke luar negeri tersebut, dijelaskan Dr. Zul, merupakan salah satu upaya pemerintah daerah NTB untuk menangkal radikalisme dan intoleransi.”Kami memberikan 1000 beasiswa ke luar negeri bukam karena NTB kelebihan uang atau karena kualitas pendidikan dalam negeri yang tidak lebih baik dari luar negeri. Ini karena, saat di luar negeri anak-anak tidak lagi menyebut suku mereka tetapi sebagai bangsa indonesia. Rasa Nasionalisme jadi lebih besar,” tutur Dr. Zul.

BACA JUGA:  Habib Kribo Menentang Keras Ceramah Ala Habib Bahar dan HRS, Ini Penjelasannya!

Sementara itu, Rektor Unram Prof H Lalu Husni, mengatakan bahwa kuliah umum dengan tema “Pencegahan Paham Radikalisme di Kalangan Mahasiswa” merupakan tema yang tepat. Untuk memupuk rasa nasionalisme dan menangkal paham radikalisme di kalangan mahasiswa. “Tentunya membutuhkan upaya-upaya preventif untuk penangannya karena sangat berbahaya dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

BACA JUGA:  58 Reaktif Covid19 dari 1010 Orang di Lotim

Selain membahas radikalisme, Rektor Unram, juga berharap wapres dapat membantu pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Mataram yang selama ini tertunda akibat adanya moratorium. Dari seluruh Prodi yang ada, terdapat tiga Prodi yaitu Sosiologi, Hubungan Internasional dan Komunikasi yang belum bisa berdiri di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik karena terbentur kebijakan moratorium.”Padahal proses permohonan izin pendirian fakultas tersebut jauh sebelum keluarnya kebijakan moratorium,” jelas Husni.

Husni berharap Wapres dapat membantu pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) tersebut, sebab cukup sulit untuk memerjer ketiga prodi tersebut ke fakultas yang sudah ada, karena tidak ada fakultas yang serumpun basis keilmuannya.

Merespon harapan Rektor Unram, Wapres berjanji akan membicarakan hal tersebut dengan Kemendikbud.”Mudah-mudahan dapat direspond dengan baik,” harap Wapres. (MRC-01/Diskominfotikntb)