Dinilai Ganggu Stabilitas Pemerintahan, AMAN Lotim Minta Hentikan Polemik Pergantian PJ Gubernur NTB

Pernyataan tersebut dilontarkan Sayadi, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Sayadi, adanya manuver yang dilakukan oknum anggota DPRD NTB terkait isu pergantian PJ Gubernur agar dihentikan karena tidak produktif dan hanya merusak dan mengganggu konsentrasi pejabat yang sedang menjalankan tugasnya sesuai mandat yang diberikan Pemerintah Pusat. “Ini sangat kita sayangkan ada pejabat yang menyebar berita palsu hoax bahkan mengedarkan SK palsu yang tidak jelas. Ini tidak etis dalam posisinya sebagai pejabat publik. Berilah kesempatan kepada PJ Gubernur NTB untuk menuntaskan tugasnya yang 1,5 tahun ini. Jangan sampai informasi yang tidak jelas itu mengganggu stabilitas pemerintahan di daerah,”tegasnya.

BACA JUGA:  Pandemi, Upaya Tingkatkan Kapasitas Diri

Sementara itu, Anggota DPRD NTB TGH Najamudin Moestapa berharap segala kebijakan PJ Gubernur NTB terkait mutasi pejabat OPD yang tidak loyal kepada atasan agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pasalnya, ada indikasi sejumlah pejabat OPD di Pemprov NTB dinilai tidak patuh atas apa yang menjadi kebijakan PJ Gubernur sebagaimana tugas yang diberikan Pemerintah Pusat.”Jadi aneh, kok masih ada pejabat OPD yang tidak mengindahkan perintah atasannya dan justru masih loyal pada mantan bosnya, Gubernur yang lama,”cetus Najam.

BACA JUGA:  Pupuk Kaltim Menyiapkan Urea Nonsubsidi Untuk Petani NTB di Luar e-RDKK

PJ Gubernur NTB Drs HL Gita Ariadi MSi sendiri tidak mau ambil pusing dengan isu yang berkembang seputar pencopotan dirinya sebagai PJ Gubernur NTB. Termasuk adanya surat Keppres tentang Pergantian PJ Gubernur NTB yang beredar di sosial media.  Dalam kesempatan wawancara dengan awak media, Miq Gite menjawab santai  hal tersebut. “Jangankan Keppres, ayat-ayat palsu saja banyak di-anu-kan, jangankan Keppres, ayat-ayat palsu juga bisa dibuat seperti macam-macam,” ujarnya saat mengawal Mentan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P dalam kunjungan kerja (kunker) di Lombok Tengah,Kamis, 25 Januari 2023 kemarin. (EditorMRC)

BACA JUGA:  PK Dikabulkan, Fahri Hamzah Batal Terima Rp 30 Miliar dari PKS
>