o

MATARAMRADIO.COM,Jakarta – Selalu ada gebrakan dilakukan oleh Legislator Senayan asal NTB ini. Dialah H Johan Rosihan ST, anggota DPR RI Dapil NTB dari PKS yang berhasil memperjuangkan daerah pemilihannya Kabupaten Sumbawa dan KSB sebagai proyek percontohan Kartu Tani Nasional.

Tidak itu saja, saat RDP Komisi IV DPR RI dengan Dirjen PSP, Dirjen TP, KaBadan PPSDM Pertanian, KaBadan Litbang Pertanian, Dirut PT Pupuk Indonesia HC, HIMBARA yang dilaksanakan pada Senin (27/1/2020), Johan mengusulkan beberapa hal penting.

Pertama, katanya, menekankan kepada pemerintah untuk tidak melulu bergantung pada pengusaha dalam hal pendistribusian pupuk. “Kita harus mulai berani menggandeng BUMDES dalam proses penyalurannya. Kita yakin pemerintah desa lebih paham kondisi masyarakatnya, sehingga mudah memetakan mana yang berhak menerima pupuk subsidi dan mana yang tidak,”tulis Johan dalam status barunya di facebook.

BACA JUGA:  Komisi IV DPR RI Persoalkan Anggaran Pengadaan Ayam Lokal dan Babi
Johan Rosihan saat menyampaikan usulan pada RDP DPR RI di Gedung Senayan, Kemarin.

Menurutnya, hal itu semata-mata agar penyaluran pupuk dilapangan benar-benar menganut prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat waktu. BUMDES memiliki peran strategis di tingkat desa.”Karenanya, mereka perlu dilibatkan dalam proses ini,”tegasnya.

Kedua, lanjut Johan, pihaknya juga mengusulkan agar Pulau Sumbawa khususnya Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dicanangkan sebagai wilayah pilot project (proyek percontohan,red) pemberlakuan program kartu tani, sebelum program ini direalisasikan secara nasional oleh pemerintah. “Saya yakin Sumbawa dan KSB sudah punya kesiapan baik secara infrastuktur dan hal-hal lain yang dirasa perlu. Selanjutnya kita tinggal menggalakkan sosialisasi kepada petani yang tergabung dalam Gapoktan dan Poktan,”ulasnya.

BACA JUGA:  Lalu Kasturi SP: Tidak Ada Kelangkaan Pupuk Subsidi  di Lombok  Timur

Kartu tani, jelasnya, tidak hanya menjadi pemutus mata rantai kelangkaan pupuk. Tapi juga agar petani kita lebih mandiri, melek teknologi, dan berdaya nantinya. Dengan kartu ini, petani tidak lagi gampang dipermainkan oleh pengecer. Sebab para pemegang kartu ini bisa langsung menggunakannya untuk menebus pupuk di kios-kios pupuk yang sudah tersedia di daerahnya masing-masing.”Kabar baiknya, alhamdulillah kedua usulan itu langsung direspon baik dan telah disetujui kemarin oleh pihak pemerintah maupun DPR,”tuturnya bangga.
Untuk usulan pertama, kata Johan, masih menunggu kajian spesifik dari pemerintah untuk melibatkan BUMDES sebagai mitra penyaluran pupuk subsidi di daerah. Selanjutnya hasil kajian itu nantinya akan disampaikan saat Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian beberapa waktu kedepan. “Kemudian soal program kartu tani. Insya Allah Sumbawa dan KSB akan dicanangkan sebagai pilot project dari program ini bersamaan dengan Wilayah Jawa dan Madura. Petani-petani kita akan difasilitasi, didampingi, diarahkan, hingga mereka menjadi contoh bagi petani2 lain di Indonesia,”imbuhnya seraya menegaskan dirinya akan terus mengawal prosesnya di DPR, juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Mohon doa agar apa yang kita niatkan ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan dirahmati Allah.
Sesuatu yang kita perjuangkan, akan kita menangkan,”pungkasnya. [MRC-01]

BACA JUGA:  BumDes, Kunci Penguatan Ekonomi Desa