Tentang Desa Gemilang, Wagub NTB Bilang Begini!

MATARAMRADIO.COM – Kerjasama dan kolaborasi semua pihak dalam membangun sebuah kemajuan itu perlu dan harus terus dilakukan, seperti halnya membangun desa gemilang, tentu kolaborasi dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Kader Posyandu itu diperlukan. Misalnya seperti masalah Bank Sampah, Dinas Desa harus berkolaborasi dan bekerjasama dengan DLHK.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur NTB,Dr. Hj. Sitti Rohmidjalillah, M.Pd saat rapat di Dinas DPMPD Dukcapil NTB. Jum’at, (12/5/2023).

Umi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB ini juga berharap agar Desa harus memiliki identitas atau sesuatu yang bisa di jual seperti kebersihan atau kebudayaan supaya desa di NTB bisa terkenal. Begitu juga dengan kader Posyandu yang harus terus diberikan pembinaan supaya memiliki kualitas, karena Posyandu akan menjadi pintu masuk permulaan dan lahirnya Desa Gemilang

BACA JUGA:  Tak Puas dengan Capaian yang Ada, Ipda Provinsi NTB Terus Berupaya Tuntaskan Temuan

“Sedangkan pada BUMDES, mereka harus diberikan pembinaan yang produktif kemudian dibesarkan, tapi yang dibesarkan ini adalah mereka yang mau besar bukan BumDes yang tidak mau besar,” kata Umi Rohmi

Sementara itu. Kadis DPMPD Dukcapil NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan bahwa hasil update tahun 2023 jumlah penduduk di NTB itu sebanyak 5.534.58 juta jiwa, yang Wajib KTP 3.854.86 jiwa dan perekaman 3.795.906 jiwa.
“Dalam internal desa tentu masih ada masalah-masalah yang dihadapi, seperti masalah yang dihadapi 1005 BumDes di NTB, baik itu kurangnya modal dan sumberdaya yang terampil dalam mengelola BUMDES, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan bisnis, kurangnya jaringan Kerjasama dan akses pasar,” ujarnya.

BACA JUGA:  Wagub : Jangan Ada Klaster Pilkada

Ditambahkan, pada Posyandu juga masih ada masalah yang dihadapi, seperti sarana prasarana Posyandu/ alat Posyandu belum memadai, Kompetensi SDM Kader masih kurang dan kerjasama lintas program dan lintas sektor belum optimal,” kata Ahmad Nur Aulia.

Terakhir ia mengungkapkan bahwa ada 262 desa yang akan melakukan Pilkades pada tahun 2023 dan 2024. Rinciannya, Lombok Timur, 53 desa pada Bulan Maret 2023, Lombok Utara 5 Desa pada Bulan September 2023, Lombok Barat 18 Desa pada Bulan Mei 2023, Dompu 33 Desa pada Bulan November 2023, Lombok Tengah 97 Desa pada Bulan Juni 2024, Sumbawa Barat 18 Desa pada Bulan Desember 2024, Sumbawa 18 Desa pada Bulan Desember 2024, Bima, 53 Desa pada Desember 2024. (EditorMRC)

BACA JUGA:  Kado Lebaran Buat Anak Yatim, Marbot dan Guru Ngaji