MATARAMRADIO.COM, Mataram – Wakil Gubernur NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan anak pekerja migran sering mendapat stigma negatif maupun bullying. Kondisi ini diperparah,dimana sebagian besar anak pekerja migran tidak terdata dalam sistem adminduk, daftar penerima bansos, pergaulan bebas, menikah di usia muda, pengasuhan tidak layak dan putus sekolah.

Namun, kata Wagub kompleksitas permasalahan pekerja migran tidak boleh menyurutkan semangat pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran, termasuk bagaimana memastikan keluarga yang ditinggalkan dapat terjaga dengan baik.
Karenanya, untuk mengatasi permasalahan yang ada pemerintah propinsi akan memperkuat sinergi dengan berbagai stakeholders dan NGO. “Kerjasama dengan seluruh stakeholder sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan pekerja migran,” jelasnya saat Webinar Berbagi Peran Untuk Keberlanjutan Program Peduli Sub Pilar Anak Pekerja Migran di Nusa Tenggara Barat, Selasa (13/10).
Salah satu upaya mengatasi persoalan anak pekerja migran, kata wagub melalui posyandu keluarga. Selain sebagai fasilitas kesehatan, keberadaan posyandu keluarga sebagai pusat edukasi dan solusi dari berbagai permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat.
Jika program posyandu keluarga berjalan maksimal, jelas Wagub masyarakat teredukasi sehingga pembangunan dapat dinikmati masyarakat.
Direktur SANTAI (Tunas Alam Indonesia) NTB, Suharti mengaku telah melakukan peninjauan ke empat desa di Lombok Timur yakni Desa Wanasaba, Lenek Lauq, Pandanwangi, Pemongkong dan Sukaraja.
Dari peninjauan, sejak 2017 – 2020 kurang lebih ada 300 anak pekerja migran. “Rentan usia paling banyak 0 – 9 tahun,” jelasnya.
Untuk melindungi anak usia emas, kata Suharti pihaknua dengan pemerintah desa membangun pengasuhan tingkat desa dengan memastikan anak – anak berada di lingkungan dan keluarga pengganti.
Suharti berharap, dengan pola yang dikembangkan tidak ada lagi stigma negatif kepada anak pekerja migran. (Diskominfotikntb/MRC)