KPU NTB Menyiapkan Aturan Kampanye Dengan Protokol PencegahanCOVID-19

MATARAMRADIO.COM,Mataram – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang menyiapkan aturan pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2020 dengan protokol pencegahan penularan COVID-19.

“Nantinya kalau pun harus melibatkan orang banyak atau massa, harus diatur kapasitas ruangan dan jaga jaraknya. Jadi protokol COVID-19 harus tetap dijalankan,” kata Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud di Mataram, Senin.

Namun Suhardi melihat pelaksanaan kampanye akbar di tengah pandemi COVID-19 kemungkinan akan ditiadakan, melainkan para pasangan calon (paslon) nantinya diminta untuk melaksanakan kampanye melalui sarana media sosial.

BACA JUGA:  Denda Rp 25 Miliar Lebih Bagi Pelanggar Persaingan Usaha

“Mungkin semangatnya (kampanye), kemungkinan akan dihilangkan, kampanye akbar itu kan tidak protokol COVID-19, jadi paslon didorong untuk lebih memanfaatkan media sosial. Jadi itu sedang dirumuskan KPU,” ujarnya.

Begitu juga saat pemungutan suara pada 9 Desember 2020, teknis protokol pencegahan penularan COVID-19 masih dalam pembahasan KPU.

“Yang pasti dengan angka 6.087 TPS, kamiberharap agar semuanya bisa dipakai. Karena yang kamikhawatirkan itu adalah kami(KPU) punya kewajiban untuk melaksanakan protokol COVID-19 dalam pemungutan suara,” ucapnya.

BACA JUGA:  53 TPS Berpotensi PSU

Karena itu, ada penambahan anggaran dalam pelaksanaannya dengan protokol pencegahan penularan COVID-19. Nominal penambahannya dikatakan mencapai Rp16 miliar dari anggaran awal Rp147 miliar.

Pesta demokrasi tahun ini memang tampak berbeda. Perayaan di tengah pandemi COVID-19 menjadi tantangan baru bagi pemerintah maupun masyarakat.

Untuk Pilkada Serentak 2020 di NTB, ada tujuh kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan kontestasi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah lima tahun mendatang.

BACA JUGA:  Wow Hebat! NTB Raih Tiga Besar Nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Progres persiapannya sudah masuk dalam tahap pematangan peraturan yang dikaitkan dengan protokol pencegahan penularan COVID-19.

Berharap tak ingin kecolongan munculnya kluster baru, KPU dan bawaslu sebagai penyelenggara terus menggelar koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait maupun pengamanan dari TNI dan Polri. ( Ant)