MATARAMRADIO.COM, Jakarta – Anda mungkin masih ingat dengan Sitti Hikmawatty, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang pernyataannya tentang perempuan yang berenang di kolam renang dengan laki-laki bisa hamil.

Ternyata, gara-gara pernyataan kontroversial tersebut, yang bersangkutah akhirnya dipecat dengan tidak hormat oleh institusinya sendiri melalui rapat Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Keputusan Dewan Etik Nomor: 01/DE/KPAI/I1/2020 Terkait Pelanggaran Etik Komisioner Terkait Pernyataan Komisioner KPAI pada tanggal 21 Februari 2020.

Dalam resume surat keputusan Dewan Etik, Ketua KPAI, Susanto, mengatakan hasil rapat pleno KPAI, komisioner yang membidangi Kesehatan, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) diusulkan pemberhentian kepada presiden dari jabatannya.

BACA JUGA:  OPD Agar Perbaiki Model Komunikasi Lebih Milenial

“Dalam rapat pleno KPAI itu memutuskan, serta mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan tidak dengan hormat komisioner terduga saudari Sitti Hikmawatty dari jabatannya sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia,” kata Ketua KPAI, Susanto dikutip dari resume surat keputusan Dewan Etik, Jumat, 24 April 2020.

Kata dia, Dewan Etik KPAI berkesimpulan bahwa merupakan fakta yang tak terbantahkan komisioner terduga memang benar membuat pernyataan yang menyatakan “kehamilan dapat terjadi pada perempuan yang sedang berenang di kolam renang, tidak menutup kemungkinan hamil jika dia berenang dengan laki-laki walaupun tidak ada penetrasi”.

BACA JUGA:  Selamat! Toprak Juara WSBK Mandalika 2021

“Bahwa pernyataan komisioner terduga sebagaimana dimaksud telah menimbulkan reaksi publik yang luas, bukan hanya dari publik dalam negeri, tetapi juga luar negeri,” katanya.

Terutama, kata dia, dalam bentuk kecaman dan olok-olok yang berdampak negatif bukan hanya terhadap komisioner terduga secara pribadi, melainkan juga terhadap KPAI dan bahkan terhadap bangsa dan negara.

Dengan demikian, pernyataan Komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty, sebagaimana dimaksud pada kesimpulan pertama di atas tak diragukan merupakan bentuk pelanggaran etika pejabat publik yang mestinya dijunjung tinggi oleh setiap anggota atau Komisioner KPAI, dalam hal ini pelanggaran terhadap prinsip integritas, kepantasan, keseksamaan dan kolegialitas.

BACA JUGA:  Qatar Jadi Tuan Rumah Piala Asia 2023

Karena pernyataan komisioner terduga berdampak langsung terhadap keberadaan kolega, komisioner terduga sebagai sesama Anggota KPAI sehingga mengganggu kebersamaan, padahal kebersamaan merupakan faktor penting bagi KPAI untuk dapat berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Bahwa terjadinya pelanggaran etik oleh komisioner terduga disebabkan karena lemahnya kompetensi teknis, kompetensi etika, dan kompetensi kepemimpinan dari yang bersangkutan, padahal ketiga kompetensi tersebut merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang pejabat publik,” tuturnya.

Sementara itu, Komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty membatah kalau dirinya sudah dipecat dari institusinya tersebut. “Tidak benar, baru diusulkan,” katanya seperti dilansir Vivanews. (MRC-01)