Tolak RUU HIP dan Omnibus Law, Aliansi Rakyat NTB Gedor Gedung Wakil Rakyat

MATARAMRADIO.COM, Mataram – Sekitar seratus massa dari Aliansi Rakyat NTB menggugat melakukan aksi demonstrasi. Mereka menolak RUU omnibus law, RUU Haluan Ideologi Pancasila dan meminta kepada pemerintah daerah agar disediakan anggaran pendidikan bagi mahasiswa yang terdampak pandemi covid 19.

Aksi yang dimulai dari Arena budaya kampus Universitas Mataram dengan target kantor DPRD NTB untuk menyampaikan aspirasinya.

Sebelum ke gedung DPRD NTB, massa melakukan orasi di Simpang Empat Bank Indonesia Mataram. Aksi ini menyebabkan tersendatnya arus lalulintas. Namun kesigapan aparat dari Polres Mataram yang mengawal aksi mampu mengurai arus kendaraan sehingga tidak terjadi kemacetan.
usai orasi di Simpang Empat Bank Indonesia Mataram , massa melanjutkan aksinya di gedung DPRD NTB, di jalan Udayana.
Koordinator umum aksi, Arman Dwi Anggara menilai RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia karenanya harus ditolak. Begitupun dengan RUU Omnibus Law harus ditolak karena sangat merugikan pekerja dan lebih menguntungkan investor. Sedangkan mengenai Anggaran pendidikan, Arman menegaskan harus ada perhatian khusus dari pemerintah daerah sehingga mahasiswa bisa melanjutkan pendidikannya tanpa terkendala biaya pendidikan.
Arman menjelaskan, program beasiswa S2 yang digaungkan Gubernur NTB akan lebih bermanfaat jika dialihkan biayanya untuk beasiswa mahasiswa S1. “Biaya beasiswa untuk satu mahasiswa S2, bisa dimanfaatkan untuk biaya 20 mahasiswa S1,” jelasnya.
Anggota komisi I DPRD NTB, Reihan Anwar yang menerima massa Aliansi Rakyat NTB Menggugat menegaskan apa yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk perhatian terhadap masa depannya karenanya perlu didukung termasuk persoalan RUU omnibus .
Menurut Reihan, hingga saat ini belum ada agenda mensahkan RUU omnibus law oleh DPR RI . Pasalnya, dalam RUU omnibus law banyak peraturan perundangan yang masih diperdebatkan.
sedangkan menyangkut anggaran pendidikan dari APBD, Reihan menyatakan akan menyampaikan ke pimpinan untuk dibahas lebih lanjut. “Pembahasan anggaran bukan hanya di DPR NTB tapi juga melibatkan ekskutif. Jadi, perlu waktu,” jelasnya.
Tapi, Reihan berjanji akan menyampaikan keluhan mahasiswa soal akhir batas pembayaran uang semester diakhir bulan Juli ini.
Setelah mendapat penjelasan dan dukungan atas aksinya dengan ditandatanganinya surat dukungan, massa Aliansi Rakyat NTB Menggugat membubarkan diri dengan tertib. Namun jika tanggal 27 Juli belum ada informasi tentang penyelesaian uang semester, massa akan kembali melakukan aksi. (MRC-03).

BACA JUGA:  Disetujui, Dua Raperda Jadi Perda