MATARAMRADIO.COM – Dalam agenda pertama kunjungan Wakil Presiden di Lombok, Nusa Tenggara Barat, KH Ma’ruf Amin memberikan kuliah umum dengan tema “Penangkalan Paham Radikalisme di Kalangan Mahasiswa” kepada 1.500 mahasiswa di Gedung Aditorium M. Yusuf Abubakar Universitas Mataram.
Tema tersebut diangkat dikarenakan maraknya isu radikalisme dan intoleransi yang merebak di kalangan masyarakat Indonesia.”Kampus selain tempat belajar juga sebagai tempat yang tepat membangun karakter anak bangsa,” ujar Wapres.
Dalam kuliah umum tersebut Wapres Ma’ruf Amin menjelaskan,
Radikalisme dalam pengertian negatif yakni seseorang atau kelompok tertentu
yang memanfaatkan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Pemerintah sepakat
menyebutnya dengan Radikal Terorisme. Ada beragam jenis radikal terorisme, di
antaranya radikal torisme mengenai agama, supermasi etnis, kelompok tertentu,
dan lain sebaginya. Akan tetapi saat ini radikalisme agama menjadi yang paling
sering digunakan utk menjustisifikasi kekerasan.
Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia tersebut juga
menjelaskan perbedaan antara radikalisme dan radikalisasi. Radikalisme yakni
mengenai cara berpikir, sementata radikalisasi merupakan transfer cara berfikir
yg menyetujui kekerasan utk tujuan tertentu.
“Oleh karna itu upaya menangkal radikalisme harus
dimulai dari upaya menangkal cara berpikir radikal dan memutus proses transfer
cara berpikir radikal tersebut dari satu orang ke orang yang lain, dari satu
kelompok ke kelompok yg lain,” jelas Wapres.
Sementara itu Wapres membahas mengenai isue Khilafah yang
sempat memanas di tanah air. Wapress meminta agar masyarakat tidak lagi
meributkan soal isue tersebut, karena khilafah bukan ditolak oleh Republik
Indonesia, melainkan Tertolak.”Khilafah tidak ditolak tapi tertolak. Kalau
ditolak bisa masuk baru ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita
sudah punya kesepakatann mitsah alwatoni yaitu sebagai NKRI. Umat islam tidak
boleh melanggar kesepakatan,” tuturnya dan berharap kampus dapat
menyampaikan lebih banyak narasi toleransi patriot dan bela negara.
“Khilafah tidak ditolak tapi tertolak. Kalau ditolak bisa masuk baru ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita sudah punya kesepakatann mitsah alwatoni yaitu sebagai NKRI. Umat islam tidak boleh melanggar kesepakatan,” – Wapres KH Ma’ruf Amin
Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, dalam kesempatan
tersebut juga memaparkan merubah cara pandang atau merubah mindset cara
berpikir merupakan fungsi pendidikan, pengalaman, dan teman berinteraksi.
Pemerintah Provinsi NTB dalam salah satu program unggulannya membetikan
beasiswa kepada 1000 putra putri terbaik daerah untuk menuntut ilmu di Luar
Ngeri. Pemberian beasiswa ke luar negeri tersebut, dijelaskan Dr. Zul,
merupakan salah satu upaya pemerintah daerah NTB untuk menangkal radikalisme
dan intoleransi.”Kami memberikan 1000 beasiswa ke luar negeri bukam karena
NTB kelebihan uang atau karena kualitas pendidikan dalam negeri yang tidak
lebih baik dari luar negeri. Ini karena, saat di luar negeri anak-anak tidak
lagi menyebut suku mereka tetapi sebagai bangsa indonesia. Rasa Nasionalisme
jadi lebih besar,” tutur Dr. Zul.
Sementara itu, Rektor Unram Prof H Lalu Husni, mengatakan
bahwa kuliah umum dengan tema “Pencegahan Paham Radikalisme di Kalangan
Mahasiswa” merupakan tema yang tepat. Untuk memupuk rasa nasionalisme dan
menangkal paham radikalisme di kalangan mahasiswa. “Tentunya membutuhkan
upaya-upaya preventif untuk penangannya karena sangat berbahaya dan dapat
merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.
Selain membahas radikalisme, Rektor Unram, juga berharap
wapres dapat membantu pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol)
Universitas Mataram yang selama ini tertunda akibat adanya moratorium. Dari
seluruh Prodi yang ada, terdapat tiga Prodi yaitu Sosiologi, Hubungan
Internasional dan Komunikasi yang belum bisa berdiri di bawah Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik karena terbentur kebijakan moratorium.”Padahal
proses permohonan izin pendirian fakultas tersebut jauh sebelum keluarnya
kebijakan moratorium,” jelas Husni.
Husni berharap Wapres dapat membantu pendirian Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) tersebut, sebab cukup sulit untuk memerjer
ketiga prodi tersebut ke fakultas yang sudah ada, karena tidak ada fakultas
yang serumpun basis keilmuannya.
Merespon harapan Rektor Unram, Wapres berjanji akan membicarakan hal tersebut dengan Kemendikbud.”Mudah-mudahan dapat direspond dengan baik,” harap Wapres. (MRC-01/Diskominfotikntb)