MATARAMRADIO.COM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menindaklanjuti arahan Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan mengukuhkan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pelatihan Vokasi (TKDV).
Acara yang berlangsung di Aula Rapat Disnakertrans NTB, Senin (16/12/2024), ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelatihan vokasi di NTB.
I Gede Putu Aryadi, Kepala Disnakertrans NTB, menyampaikan bahwa revitalisasi pelatihan vokasi bertujuan menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha. Ia menegaskan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan industri dan potensi daerah, seperti pariwisata, pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif.
Fokus pada Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja
Dalam sambutannya, Aryadi menyampaikan bahwa sektor informal masih mendominasi di NTB dengan sekitar 70% tenaga kerja berada di sektor ini. Revitalisasi pelatihan vokasi diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja ke sektor formal hingga mencapai 30%.
“Sektor informal memang penting, tetapi rentan terhadap guncangan ekonomi. Kita harus mendorong UMKM untuk berekspansi ke sektor formal agar lebih stabil dan menyediakan lapangan kerja berkualitas,” jelas Aryadi.
Sebagai contoh, Aryadi mengungkapkan keberhasilan UMKM Alung Snack Kerupuk Buleleng dari Lombok Tengah, yang berhasil memperluas bisnisnya hingga memiliki 40 pekerja dan mengekspor produknya ke luar negeri.
Kolaborasi untuk Hasil Maksimal
Aryadi menegaskan pentingnya pelatihan yang dirancang melalui kolaborasi antara perusahaan, asosiasi, dan lembaga pelatihan. Menurutnya, pendekatan terintegrasi ini akan memastikan lulusan pelatihan siap kerja dan memenuhi kebutuhan dunia usaha.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pemagangan sebagai bagian dari pelatihan vokasi. “Pelatihan teori saja tidak cukup tanpa pengalaman langsung di lapangan. Peserta pelatihan harus memahami cara kerja di dunia nyata sebelum memulai usaha mereka sendiri,” tegasnya.
Standarisasi Lembaga Pelatihan dan Pencegahan Penipuan
Untuk memastikan kualitas pelatihan, Aryadi mengingatkan perlunya standarisasi lembaga pelatihan sesuai aturan nasional. Ia juga menyoroti kasus lembaga pelatihan yang menjanjikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tanpa dasar hukum yang jelas, yang merugikan masyarakat.
“Bantuan alat atau pelatihan harus diberikan kepada mereka yang benar-benar sudah terlatih dan memiliki usaha yang berjalan. Kita tidak ingin ada janji kosong dari lembaga pelatihan,” katanya.
Arahan Strategis Kementerian dan Target 2025
Verry Fahrudin, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur, menyampaikan bahwa revitalisasi pelatihan vokasi merupakan bagian dari program nasional untuk mencetak 1 juta peserta pelatihan vokasi pada 2025. Fokus pelatihan diarahkan pada lima sektor prioritas:
- Pertanian
- Teknologi Informasi
- Hilirisasi Energi
- Pariwisata dan Perhotelan
- Kesehatan (Caretaker dan Tenaga Sosial)
“Triwulan pertama 2025 akan difokuskan pada sektor pariwisata dan perhotelan untuk mendukung kawasan prioritas nasional seperti Mandalika,” ujar Verry.
Sebagai langkah awal, direncanakan kick-off pelatihan vokasi dan sertifikasi nasional pada Januari atau Februari 2025. Kegiatan ini akan menjadi tonggak penting dalam mempercepat sertifikasi dan produktivitas tenaga kerja.
Peraturan Gubernur untuk Memperkuat Program
Selain pengukuhan tim, hasil pertemuan ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Aryadi berharap regulasi ini dapat memastikan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program vokasi di NTB.
“Dengan regulasi yang tepat, kita bisa memastikan keberhasilan program ini, mulai dari perencanaan hingga implementasi,” katanya. (editorMRC)
