MATARAMRADIO.COM, Mataram – Setelah menerima masukan dari berbagai pihak, Gubernur NTB DR H Zulkieflimansyah akhirnya memutuskan untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Diperbolehkannya melaksanakan Shalat Idul Fitri di daerah-daerah yang dinyatakan terkendali dan bebas penularan Penyakit Virus Korona atau Covid 19.
Keputusan mencabut SKB tersebut dilakukan Gubernur pada Rakor tentang Pelaksanaan Shalat Idul Fitri bersama Wakil Gubernur dan jajaran Forkopimda di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (19/5).
Sebelumnya, Gubernur menerima hasil Laporan Tim Ahli dari Gabungan Profesi Kesehatan se NTB yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan menyatakan bahwa NTB masih dalam masa penularan Covid19 dan belum dinyatakan sebagai daerah terkendali penyebarannya apalagi bebas Covid19.
Oleh karenanya, setelah mendengar masukan Tim Ahli Kesehatan, Ketua DPRD NTB, Kapolda, Kabinda, Danrem, Ketua MUI dan Kementerian Agama Kanwil NTB, Gubernur NTB mengeluarkan keputusan baru dan menyesuaikan dengan kondisi terkini penanganan Covid19. “Kami mengimbau dengan sangat kepada masyarakat NTB untuk melaksanakan shalat Idul Fitri di rumah saja. Begitu pula, kami minta mall, toko pakaian dan pusat keramaian lainnya untuk secepatnya ditutup,” kata Gubernur NTB sebagaimana dilansir dari siaran pers Humas Pemprov NTB.
Menurutnya, Covid-19 telah melahirkan kendala dan membatasi banyak aktivitas. Maka dari itu perlu adanya keseriusan segala pihak untuk tak membiarkan keramaian di pusat perbelanjaan dan pusat keramaian lainnya.
Sebelumnya ranah media sosial dihebohkan dengan polemik seputar ramainya pusat perbelanjaan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat terutama di Kota Mataram. Pembukaan Episentrum Mall yang ramai dipadati pengunjung untuk berbelanja keperluan lebaran, justru menuai kritikan karena banyaknya pengunjung yang tak mematuhi anjuran pemerintah seputar protocol kesehatan.”Aneh, Mall dibuka, orang nggak pake masker banyak, berjubel, kok dibiarkan. Sementara masjid ditutup, apa-apaan ini, terserah deh,”keluh Junaidi, warga Kota Mataram yang mempertanyakan tidak kompaknya Pemerintah menjalankan aturan penanganan Covid 19. (Editor MRC)
