MATARAMRADIO.COM – Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, Yosef Dwi Irwan, bersama jajarannya, melakukan audiensi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Hub.Int pada 17 Maret 2025.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di NTB.
Yosef menekankan pentingnya peran obat dan makanan dalam aspek kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional, dan daya saing bangsa. Ia menegaskan bahwa BBPOM tidak dapat bekerja sendiri dalam menjamin ketersediaan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bergizi, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
“Kami berterima kasih dan mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas dukungannya kepada Badan POM. Semoga kolaborasi dan sinergi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan daya saing pelaku usaha semakin solid ke depannya di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur,” ujar Yosef dalam siaran pers yang diterima MATARAMRADIO.COM.
Dalam pertemuan tersebut, Yosef memaparkan program unggulan BBPOM dalam meningkatkan kesadaran keamanan pangan, seperti Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas, dan Intervensi PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) Aman. Sejak 2014, program-program ini telah dilaksanakan di desa/kelurahan, sekolah, dan pasar se-NTB. Program ini juga sejalan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mendukung pengentasan stunting, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pendampingan pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar seperti PIRT dan BPOM.
Yosef mengungkapkan bahwa BBPOM di Mataram telah melakukan intervensi terhadap 208 desa (17,84%) dari total 1.166 desa, 1.514 sekolah (21,30%) dari total 7.107 sekolah, dan 22 pasar (10%) dari 211 pasar di NTB. Ia berharap pemerintah daerah dapat mereplikasi program ini untuk memperluas cakupan desa, sekolah, dan pasar yang mendapatkan intervensi.
Prestasi tingkat nasional juga telah diraih perwakilan dari NTB dalam lomba yang digelar BPOM pada tahun 2023 dan 2024, antara lain: Desa Kembang Kuning, SDN 19 Cakranegara, MTsN 1 Mataram, SMAN 5 Mataram, MAN 1 Sumbawa, dan Pasar Dasan Agung. Keberhasilan ini diharapkan dapat direplikasi ke desa, sekolah, dan pasar lainnya mengingat masih rendahnya tingkat intervensi yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah, sejak 2020 telah digulirkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik POM yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Anggaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah dalam mengawal mutu dan keamanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan daya saing UMKM.
Menyadari peran UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan, BBPOM di Mataram memiliki inovasi Gemilang Pro UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing Produk UMKM). Program ini ditujukan untuk percepatan perizinan melalui kolaborasi pendampingan UMKM, termasuk pemberdayaan mahasiswa sebagai pendamping.
“Saat ini, dengan teknologi Pangan Steril Komersial, menikmati kuliner khas NTB seperti sate rembige atau ayam taliwang dapat kapan saja dan di mana saja tanpa harus dibekukan (frozen), siap santap, dan telah dikawal keamanannya oleh BBPOM Mataram,” lanjut Yosef.
Yosef juga menyoroti beberapa permasalahan yang masih perlu diperhatikan di NTB, antara lain masih ditemukannya penggunaan bahan berbahaya seperti boraks dalam kerupuk terigu dan mi basah, serta penjualan antibiotik tanpa resep dokter yang dapat menyebabkan resistensi antimikroba (AMR).
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Hub.Int., mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan BBPOM di Mataram dalam mengawal keamanan obat dan makanan di NTB. Beliau berkomitmen untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi pengawasan, salah satunya melalui revitalisasi Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi NTB.
Gubernur juga berharap BBPOM di Mataram dapat mendampingi UMKM dalam memperoleh izin edar, sehingga produk mereka dapat bersaing dan meningkatkan kesejahteraan.
Penguatan pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan, bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan Tim Penggerak PKK yang memiliki kader hingga tingkat desa dan kelurahan, sehingga dapat memutus mata rantai peredaran pangan mengandung bahan berbahaya.
Untuk masalah AMR, Gubernur mengarahkan perlunya pengendalian di apotek-apotek sehingga tidak lagi menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter, termasuk pemberian sanksi sesuai ketentuan, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.
Di akhir audiensi, Yosef menyatakan kesiapan BBPOM di Mataram untuk mendukung program-program unggulan Gubernur dalam mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia untuk Indonesia Emas 2045. “Kami ingin keberadaan BBPOM di Mataram benar-benar dirasakan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu, keamanan obat dan makanan,mendukung pertumbuhan ekonomi serta daya saing pelaku usaha, khususnya UMKM” pungkas Yosef. (editorMRC)
