MATARAMRADIO.COM – Proyek pembangunan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Mataram yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah kini menjadi sorotan tajam. Bukan karena prestasi, melainkan dugaan skandal besar yang mencuat ke permukaan.
Plafon bocor, pilar bengkok, dan indikasi penggunaan material di bawah standar membuat proyek ini dipertanyakan kelayakannya. Ironisnya, bangunan ini sudah diserahterimakan meskipun jauh dari kata layak.
Temuan Mengejutkan: Pilar Bengkok dan Kolom Kosong!
Investigasi yang dilakukan oleh Forum Rakyat NTB di lokasi proyek menemukan berbagai kejanggalan serius. Ketua Forum Rakyat NTB, Hendrawan Saputra, SH, menegaskan bahwa proyek ini sarat dengan dugaan permainan kotor yang merugikan masyarakat.
“Kami melihat sendiri bagaimana bangunan ini jauh dari standar yang layak. Pilar bengkok, plafon bocor, bahkan ada dugaan kolom kosong di dalam! Kalau pengawasan benar-benar dilakukan dengan baik, mustahil ada kondisi seperti ini!” tegas Hendrawan dengan geram.
Lemahnya kualitas bangunan ini semakin menimbulkan pertanyaan besar: ke mana perginya anggaran ratusan miliar rupiah yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan berkualitas?
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Alih-alih memberikan klarifikasi, pihak-pihak terkait justru terkesan saling melempar tanggung jawab. Bu Indah, yang sebelumnya disebut sebagai Pengawas Teknik Lapangan, mengklaim bahwa dirinya bukan pengawas proyek, melainkan hanya tenaga pengelola teknis kegiatan pembangunan.
“Kami bukan pengawas, Pak. Kami tenaga pengelola teknis. Pengawasan ada di pihak MK (Manajemen Konstruksi),” ujarnya.
Namun, pernyataan ini justru memunculkan kebingungan baru. Jika benar MK yang bertanggung jawab atas pengawasan proyek, bagaimana mungkin bangunan tetap cacat dan diserahterimakan?
Dugaan Mafia Proyek Menguat!
Forum Rakyat NTB menilai bahwa skandal ini bukan hanya kesalahan teknis, melainkan bukti kuat adanya mafia proyek yang bermain di balik layar.
Sekretaris Forum Rakyat NTB, Lukman, menyebut bahwa ada indikasi konspirasi antara pihak-pihak terkait untuk meloloskan proyek ini meskipun kualitasnya jelas buruk.
“Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah tindakan yang disengaja! Jika anggaran sebesar ini tidak bisa menghasilkan bangunan yang layak, ke mana perginya uang rakyat?” serunya lantang.
PPK, KPA, dan MK Harus Segera Diperiksa!
Forum Rakyat NTB mendesak Kejaksaan Tinggi NTB untuk segera memeriksa pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab:
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) – Bertanggung jawab atas serah terima proyek. Jika bangunan cacat tetap diterima, ada indikasi kelalaian atau bahkan kesengajaan.
KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) – Mengalirkan dana meskipun proyek tak layak. Apakah ada kepentingan tertentu yang membuat anggaran tetap cair?
MK (Manajemen Konstruksi) – Bertugas mengawasi proyek agar sesuai spesifikasi. Jika benar mereka bekerja, mengapa kualitas bangunan begitu buruk?
Desakan untuk Kejaksaan dan KPK!
Forum Rakyat NTB menegaskan bahwa kasus ini harus segera ditangani. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah hukum, mereka akan membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami tidak akan diam! Mafia proyek di Poltekkes Mataram harus diungkap sampai ke akar!” tegas Hendrawan.
Selain itu, Forum Rakyat NTB juga bersiap untuk menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap bobroknya proyek ini. (editorMRC)
