Pelajar di Papua Tolak Program Makan Bergizi Gratis. Inilah Alasan Mereka!

Kepala Staf Kepresiden Republik Indonesia Hasan Nasbi bereaksi atas penolakan program MBG di Papua.

Demo penolakan MBG ini ramai diperbincangkan di media sosial, memicu perdebatan antara dukungan dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Penolakan Pelajar Papua: Tuntutan Perbaikan Pendidikan

Di tengah upaya pemerintah untuk memperkenalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua, para pelajar justru menggelar demonstrasi menolak program tersebut. Mereka menilai bahwa program ini tidak menyentuh akar permasalahan utama, yaitu buruknya kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

“Kami tidak butuh makan bergizi gratis kalau sekolah kami masih kekurangan guru dan fasilitas belajar yang memadai,” ujar salah seorang pelajar yang enggan disebutkan namanya. “Pemerintah seharusnya fokus pada perbaikan pendidikan, bukan sekadar memberikan makanan,” tambahnya seperti dilansir KOMPAS.

Demo yang digelar oleh para pelajar ini sempat memanas dan diwarnai dengan ancaman pembakaran sekolah yang melaksanakan program MBG. Meski demikian, tidak ada tindakan anarkis yang terjadi, dan aksi ini berjalan relatif tertib.

BACA JUGA:  Kementerian P2MI Siap Bantu NTB Tingkatkan Jumlah Pekerja Migran

Respons Pemerintah: Hak Masyarakat untuk Memilih

Menanggapi demo penolakan tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, ia mengimbau agar demo dilakukan tanpa kekerasan.

“Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan, tapi jangan sampai melakukan kekerasan,” kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025. “Menolak program Makan Bergizi Gratis itu adalah hak siapapun. Setiap orang punya hak untuk menerima atau menolaknya,” imbuhnya.

Hasan juga menekankan bahwa penolakan terhadap program MBG tidak boleh menghalangi hak orang lain yang ingin menerima manfaat dari program tersebut. “Jangan sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain untuk mendapatkan layanan Makan Bergizi Gratis,” ucapnya.

BACA JUGA:  Operasi Dihentikan, Syarat Dipenuhi Izin Dikembalikan. Bagaimana Warga Gili Trawangan Penuhi Kebutuhan Air bersih

Manfaat Program MBG: Pemenuhan Gizi untuk Generasi Muda

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, terutama di daerah yang rawan stunting dan kekurangan gizi. Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, menyatakan optimisme bahwa program ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara, terutama anak-anak kita, ibu hamil, dan juga stunting,” ujar Sjafrie. “MBG ini diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah,” imbuhnya seperti dilansir ANTARA.

Sjafrie juga menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan pemerintah. “Kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain, kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan,” tegasnya.

Tantangan Pelaksanaan MBG di Papua

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua tidaklah mudah. Selain mendapat penolakan dari sebagian pelajar, program ini juga menghadapi tantangan logistik dan keamanan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui TNI AD telah menerjunkan personel untuk mengamankan pelaksanaan program di tiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPGG).

BACA JUGA:  Efek Badai Tropis Ewiniar, Kalimantan di Guyur Hujan

“Karena situasi ini belum kondusif, kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ujar Sjafrie. Langkah ini diharapkan dapat memastikan program MBG berjalan lancar tanpa gangguan.

Reaksi Publik dan Media Sosial

Demo penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua telah memicu berbagai reaksi di media sosial. Tagar #TolakMBG dan #PerbaikanPendidikan ramai diperbincangkan, dengan warganet terbelah antara mendukung dan menolak program tersebut.

Sebagian netizen mendukung tuntutan pelajar untuk memperbaiki sektor pendidikan, sementara yang lain menganggap program MBG sebagai langkah positif yang tidak seharusnya ditolak. “MBG ini penting untuk anak-anak yang kurang gizi, tapi pemerintah juga harus memperbaiki pendidikan,” tulis salah seorang netizen. (editorMRC)