MATARAMRADIO.COM – Sebanyak 239 kepala daerah terpilih yang akan mengikuti pelantikan serentak pada 20 Februari 2025 menjalani registrasi dan pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Minggu, 16 Februari 2025.
Pemeriksaan ini menjadi langkah awal bagi para pemimpin daerah dari Pulau Sumatera dan Jawa sebelum resmi mengemban tugas mereka.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan ini bersifat dasar, seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. “Jadi, medical check-up yang lengkap sudah dilakukan di daerah masing-masing. Di sini hanya pengecekan dasar saja,” ungkap Bima saat ditemui awak media di Jakarta.
Tahapan Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan ini dilakukan dalam tiga sesi, yakni pukul 08.00–10.00 WIB, 10.00–12.00 WIB, dan 13.00–15.00 WIB. Setiap sesi dihadiri oleh puluhan kepala daerah yang secara bergantian menjalani pemeriksaan oleh tim medis Kemendagri. Para kepala daerah juga diminta melengkapi sejumlah formulir administratif sebelum melanjutkan ke sesi observasi medis.
Selain pemeriksaan kesehatan, sesi ini juga menjadi momen bagi kepala daerah untuk mendapatkan arahan tentang teknis pelantikan yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Menurut Bima, tahap ini penting agar seluruh kepala daerah memahami dengan baik rangkaian acara pelantikan dan pembekalan yang telah disusun oleh pemerintah.
Registrasi Kepala Daerah dari Wilayah Lain
Tidak hanya bagi kepala daerah dari Sumatera dan Jawa, pada Senin, 17 Februari 2025, Kemendagri juga akan menggelar pemeriksaan serupa bagi 242 kepala daerah terpilih dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. “Kita ingin memastikan semuanya dalam kondisi prima menjelang pelantikan dan pembekalan,” ujar Bima.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan di Kemendagri bukan semata-mata demi efisiensi anggaran, tetapi untuk memastikan para kepala daerah mendapatkan penjelasan secara menyeluruh terkait rangkaian kegiatan yang akan mereka ikuti. “Tidak ada isu anggaran di sini. Ini lebih kepada kesiapan kepala daerah dalam mengikuti seluruh tahapan sebelum resmi dilantik,” tambahnya seperti dilansir TEMPO.CO.
24 Kepala Daerah Tidak Hadir dalam Pemeriksaan
Dari total kepala daerah yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 16 Februari 2025, terdapat 24 orang yang tidak hadir. Beberapa di antaranya telah mengajukan izin karena keperluan mendesak, sementara yang lainnya tidak memberikan keterangan.
Meski demikian, absensi ini tidak akan menghambat proses pelantikan. “Mereka tetap bisa mengikuti pelantikan seperti biasa. Yang penting adalah mereka telah menjalani medical check-up lengkap di daerah masing-masing,” ujar Bima.
Para kepala daerah yang hadir juga diberikan gambaran mengenai agenda yang akan mereka jalani setelah pelantikan, termasuk sesi gladi bersih pada 18 dan 19 Februari sebelum akhirnya dilantik secara resmi pada 20 Februari 2025.
Pelantikan dan Retret di Akmil Magelang
Pelantikan kepala daerah serentak akan digelar pada 20 Februari 2025, dengan total 481 kepala daerah yang terdiri dari gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, serta wali kota-wakil wali kota.
Setelah pelantikan, mereka akan menjalani retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21–26 Februari 2025. Program ini dirancang sebagai bagian dari persiapan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan kepemimpinan di daerah masing-masing.
Namun, berbeda dengan kepala daerah, para wakil kepala daerah hanya diwajibkan mengikuti retret pada hari terakhir, yaitu 27 Februari 2025. Bima Arya menjelaskan bahwa awalnya retret ini direncanakan berlangsung selama 14 hari dengan melibatkan semua kepala daerah dan wakilnya, tetapi kemudian durasinya dipadatkan menjadi tujuh hari karena alasan efisiensi.
“Desain awalnya 14 hari dan melibatkan wakil kepala daerah. Namun, karena pertimbangan efisiensi serta keterbatasan kapasitas tempat, akhirnya dipadatkan menjadi tujuh hari, sementara wakil kepala daerah hanya bergabung di hari terakhir,” jelasnya.
Menurut Bima, salah satu alasan utama pembatasan ini adalah kapasitas tenda di lokasi pelatihan yang tidak dapat menampung lebih dari seribu peserta sekaligus. “Karena tempatnya di tenda, kapasitasnya tidak cukup jika menampung semuanya. Jadi, untuk sementara ini, wakil kepala daerah bergabung di hari terakhir saja,” ujarnya.
Meskipun begitu, ia menambahkan bahwa ke depan bisa saja ada perubahan dalam format pembekalan ini agar lebih optimal bagi para kepala daerah dan wakilnya. “Kami akan evaluasi dan melihat apakah ke depannya ada format yang lebih baik agar semua bisa mendapatkan manfaat maksimal dari program ini,” tutup Bima.
Antusiasme Menjelang Pelantikan
Dengan rangkaian kegiatan yang telah disiapkan, para kepala daerah diharapkan dapat memasuki masa jabatan mereka dengan kesiapan yang matang. Persiapan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa kepala daerah yang baru dapat langsung bekerja dan melayani masyarakat dengan optimal.
Pelantikan serentak ini bukan hanya menjadi seremoni resmi, tetapi juga momentum penting bagi para pemimpin daerah untuk menegaskan komitmen mereka dalam membawa perubahan bagi masyarakat. Semua mata kini tertuju pada 20 Februari 2025, hari di mana mereka akan secara resmi mengemban amanah rakyat dan memulai perjalanan baru dalam kepemimpinan daerah di Indonesia. (editorMRC)
