MATARAMRADIO.COM – Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi.
Dalam sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2026, dukungan terhadap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi langkah strategis dalam mencetak lulusan yang siap kerja dan mampu bersaing di dunia industri maupun wirausaha.
Dukungan Anggaran untuk SMK di Berbagai Daerah
Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sejumlah SMK di berbagai wilayah mendapatkan alokasi anggaran guna mendukung operasional sekolah serta peningkatan kualitas pembelajaran.
Beberapa di antaranya meliputi:
• SMKN 1 Dompu sebesar Rp116.864.077,
• SMKN 1 Donggo sebesar Rp70.000.000, terdiri dari belanja operasi Rp36.840.000 dan belanja modal Rp33.160.000,
• SMKN 1 Praya sebesar Rp253.600.000, terdiri dari belanja operasi Rp213.600.000 dan belanja modal Rp40.000.000,
• SMKN 1 Selong sebesar Rp192.950.000,
• SMKN 1 Taliwang sebesar Rp150.000.000, terdiri dari belanja operasi Rp83.340.000 dan belanja modal Rp66.660.000,
• SMKN 2 Kota Bima sebesar Rp67.500.000,
• SMKN 2 Kuripan sebesar Rp52.325.000.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, penguatan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas manajemen sekolah.
Pendidikan Vokasi sebagai Kunci Kesiapan Kerja
Penguatan SMK merupakan bagian penting dalam menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Pendidikan vokasi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan teknis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri.
Komitmen Membangun Generasi Unggul
Melalui dukungan ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi sebagai fondasi pembangunan SDM yang unggul. Sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan lulusan yang siap kerja, berdaya saing tinggi, serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2026.***
