NTB Tak Ingin Jadi Penyumbang Pekerja Migran Gelap

MATARAMRADIO.COM, Selong – Ada yang menarik dari acara Kick Off Pelatihan Vokasi tahun 2022 yang dihadiri dua menteri anggota Kabinet Presiden Jokowi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur, Sabtu (19/3) kemarin.

Adalah Sekretaris Daerah NTB HL Gita Ariadi MSi dalam laporannya di hadapan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Dr Hj Ida Fauziah MSi mengaku optimis potensi NTB akan berkembang pesat di masa depan dan tak ingin daerah ini jadi penyumbang Pekerja Migran Indonesia ((PMI) unprosedural atau lazim disebut pekerja migran gelap.

BACA JUGA:  Disorot 'Mobilisasi' ASN NTB Nonton MotoGP Mandalika

Menurut Sekda, NTB memiliki sejumlah potensi pembangunan. Beberapa diantaranya, Lombok Timur bagian selatan akan menjadi kawasan industri blue energy dengan potensi kemaritiman yang luar biasa sebagai kampung lobster dan pengembangan potensi perikanan.”Selain itu, Lombok Timur sebagai penghasil tembakau, Pemprov NTB akan berencana membangun kawasan industri hasil tembakau,” ulasnya.

Sekda juga menyebut Lombok Utara yang akan dibangun Global Hub sebagai kawasan perdagangan pelabuhan bebas masa depan untuk menjawab tantangan Indonesia sebagai poros maritim dunia.”Di Pulau Sumbawa dengan potensinya secara umum di sektor pertambangan dan pertanian, maka di KSB sedang berproses akan dibangun industri smelter dan di Kabupaten Sumbawa Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun komplek 100 hektar shrimp estate,”paparnya.

BACA JUGA:  LASQI Bima Diminta Angkat Potensi Seni dan Kasidah

Dengan potensi-potensi pembangunan di Provinsi NTB pada masa yang akan datang, lanjut Sekda, diharapkan memberikan afirmasi bagi NTB, sehingga NTB yang terkenal sebagai lumbung PMI, terutama PMI unprosedural kedepan tidak lagi terobsesi menjadi PMI uprosedural, sehingga mereka terserap di berbagai proyek strategis yang sedang diinisiasi oleh pemerintah provinsi.”Dengan peran pemerintah ke depannya, tenaga kerja NTB hasil pendidikan vokasi akan terserap dengan sebaik-baiknya serta program-program dari kementerian akan memberikan keuntungan bagi NTB pada khususnya dan Indonesia pada umumnya,” ujar Miq Gita.

BACA JUGA:  Kontrak PT GTI di Adendum

Pada kesempatan itu, hadir pula Bupati Lombok Timur, anggota DPR RI komisi I Taufik R. Abdullah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH, Forkopimda Prov. NTB dan Kab. Lombok Timur. Hadir pula secara virtual peserta dari seluruh BPVP Medan, Serang, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Banda Aceh, Padang, Belitung, Bandung Barat, Surakarta, Sidoarjo, Banyuwangi, Samarinda, Kendari, Pangkep, Bantaeng, Ambon, Ternate dan Sorong. (EditorMRC)