MATARAMRADIO.COM – Dalam rangka menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Penjabat Bupati Lombok Barat, Ilham, menegaskan pentingnya menjaga netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Barat.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan Pilkada yang bersih, adil, dan transparan.
Langkah ini juga diharapkan dapat menjaga integritas ASN sebagai pilar birokrasi yang profesional dan tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis.
Instruksi tersebut disampaikan oleh Ilham pada acara Webinar Netralitas ASN yang diadakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Lombok Barat pada Selasa, 5 November 2024.
Kegiatan ini merupakan upaya untuk menyosialisasikan aturan dan etika bagi ASN agar tidak terlibat dalam dukungan politik selama masa Pilkada.
Melalui acara ini, ASN diharapkan dapat lebih memahami pentingnya menjaga netralitas sebagai bagian dari kewajiban profesional mereka dalam melayani masyarakat.
Komitmen ASN Lombok Barat untuk Netral dalam Pilkada
Ilham, dalam sambutannya, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.
Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang ASN, ASN diwajibkan untuk netral dalam pemilu serta tidak menunjukkan keberpihakan politik.
“ASN harus taat dan patuh pada perintah Undang-Undang, terutama yang mengatur netralitas dalam pemilu dan pilkada. Saya meminta seluruh ASN untuk menjaga netralitas agar Pilkada berjalan aman dan lancar,” ujar Ilham.
Menjaga Kerukunan di Tengah Perbedaan Pilihan Politik
Selain menekankan pentingnya netralitas, Ilham juga menyoroti pentingnya menjaga keharmonisan dan kerukunan di tengah perbedaan politik di masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa Pilkada adalah bagian dari demokrasi, dan setiap calon yang berpartisipasi adalah putra dan putri terbaik daerah. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menghargai setiap perbedaan pilihan politik.
“Perbedaan pandangan politik adalah hal yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat. Kami berharap warga Lombok Barat bisa menyikapi perbedaan ini dengan bijak agar suasana tetap harmonis dan damai,” lanjut Ilham.
Bawaslu Lombok Barat Apresiasi Inisiatif Pemerintah Daerah
Komisioner Bawaslu Lombok Barat, Hesty Rahayu, yang hadir sebagai narasumber dalam webinar tersebut, memberikan apresiasi kepada Pemkab Lombok Barat atas penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan memperkuat komitmen netralitas ASN di tengah tahapan Pilkada.
Menurut Hesty, webinar ini adalah langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pemahaman ASN mengenai peran mereka yang netral selama masa kampanye dan pemilu.
“Ini adalah salah satu bentuk sosialisasi yang penting untuk memastikan ASN di Lombok Barat tetap netral dalam pelaksanaan Pilkada. Kami mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menjaga integritas ASN,” kata Hesty.
Dalam paparannya, Hesty menjelaskan sejumlah pelanggaran yang sering dilakukan oleh ASN, terutama terkait aktivitas di media sosial.
Ia mengingatkan para ASN untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan platform tersebut dan menghindari tindakan yang dapat dianggap sebagai dukungan politik, seperti menyukai atau membagikan konten terkait kampanye.
Langkah-Langkah Strategis Memastikan Netralitas ASN di Lombok Barat
Pemkab Lombok Barat, melalui BKDPSDM, terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN guna memastikan mereka menjalankan tugas dengan profesional dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Bawaslu untuk memantau aktivitas ASN, baik di dunia nyata maupun di media sosial, agar tidak ada pelanggaran netralitas.
BKDPSDM juga secara berkala menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan tentang kode etik ASN, termasuk dalam hal netralitas dan disiplin pegawai.
Dengan adanya pembinaan ini, ASN diharapkan dapat memahami peran penting mereka dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil.
Pilkada 2024: Waktu Ujian Netralitas ASN di Lombok Barat
Pilkada 2024 menjadi ujian bagi seluruh ASN di Indonesia, termasuk di Lombok Barat, untuk meneguhkan komitmen mereka terhadap aturan dan etika profesi yang menuntut mereka untuk netral. Ilham menegaskan bahwa ketidakberpihakan ASN adalah kunci utama agar pemilihan kepala daerah dapat terlaksana dengan kondusif dan tanpa konflik.
“Kami berharap agar ASN di Lombok Barat benar-benar menjaga integritas dan netralitas mereka. Hanya dengan sikap yang profesional, ASN dapat berkontribusi positif dalam kesuksesan Pilkada 2024,” tegas Ilham.
Pentingnya Edukasi Berkelanjutan untuk ASN Netral
Dalam kesempatan yang sama, Ilham juga menekankan perlunya edukasi berkelanjutan bagi ASN agar tetap memahami dan mengaplikasikan prinsip netralitas dalam menjalankan tugasnya. Ia berharap bahwa webinar dan kegiatan serupa akan terus diadakan, terutama menjelang setiap tahapan pemilu atau pilkada.
Di era digital saat ini, tantangan untuk menjaga netralitas ASN semakin kompleks, terutama dengan maraknya penggunaan media sosial. BKDPSDM dan Bawaslu berkomitmen untuk terus memberikan panduan serta pengawasan agar ASN tidak terjebak dalam tindakan yang melanggar etika netralitas.
Peran Masyarakat dalam Mengawal Netralitas ASN
Di sisi lain, Ilham mengajak seluruh masyarakat Lombok Barat untuk ikut serta mengawasi kinerja ASN agar tetap netral dalam Pilkada. Dengan pengawasan dari publik, ASN diharapkan akan lebih disiplin dalam menjalankan peran mereka sebagai pelayan masyarakat yang bebas dari kepentingan politik.
“Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan ASN tetap netral. Pengawasan masyarakat akan sangat membantu kami dalam menjaga profesionalisme ASN di Lombok Barat,” tutup Ilham. (editorMRC)
