Prof Saiful Mujani: KLB Membunuh Partai Demokrat

MATARAMRADIO.COM, Jakarta – Pakar Politik dari UIN Jakarta Prof DR Saiful Mujani MA mengomentari Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lima tahun mendatang.

”Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat Menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kalau mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD AHY, lonceng kematian PD makin kencang,”tulis Saiful Mujani di akun twitternya @saiful_mujani, Sabtu (6/3).

BACA JUGA:  Amien Rais Curiga Agenda Pilpres 3 Periode
Prof DR Saiful Mujani MA, Pakar Politik UIN Jakarta dan Pendiri SMRC I foto: Wikipedia

Menurut Saiful,  Partai Demokrat AHY selanjutnya akan menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung. Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?”Saya tak bisa membayangkan PD bisa besar dan bahkan terbesar pada 2009 tanpa SBY. suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu? seperti mantan jenderal-jenderal lainnya memimpin partai, KSP ini tak lebih dari Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai,”ulas Pendiri Lembaga Konsultasi dan Riset SMRC ini.

BACA JUGA:  Bahasa Indonesia Jadi Mata Kuliah Wajib di Bulgaria

Lebih jauh Saiful mengatakan,  akibat kisruh yang terjadi, 2024 Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi memimpin partai itu. Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini, katanya, adalah membunuh Partai Demokrat. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justru jadi presiden karena demokrasi.” Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi.”pungkasnya. (EditorMRC)

BACA JUGA:  Menjajal Figur 'Nomor Wahid' 2024 (Bagian 2)

Sumber foto sampul: KOMPAS.COM