Tak Ada Alasan MOTOGP 2021 Dibatalkan!

MATARAMRADIO.COM,Mataram – Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono menegaskan tidak ada alasan perhelatan MotoGP 2021 gagal digelar. “Terkait masalah lahan yang belum tuntas, saya minta Kapolda bantu Gubernur, supaya MotoGP tahun depan (2021, red) bisa dilaksanakan,” tegas Wakapolri saat kunjungan kerja di NTB, Selasa (21/7).

Dikatakan, pihaknya tidak menginginkan adanya permasalahan dalam proyek di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang tidak dapat diselesaikan, terlebih persoalan lahan yang akan berakibat gagalnya Mandalika atau dengan kata lain Indonesia pada tataran makro, menjadi tuan rumah perhelatan MotoGP 2021. “Kapolres Lombok Tengah juga, tolong ya,” ucapnya.

BACA JUGA:  Berkunjung Ke Bima, Gubernur Menginap di Masjid

Terkait penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Wakapolri mengapresiasi sinergitas dan soliditas TNI-Polri di NTB bersama pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 dan stabilitas wilayah.“Apa yang dilakukan oleh NTB dengan adanya inovasi di bidang perekonomian, mengarah kepada perbaikan ekonomi,” katanya.
Dalam masa transisi pandemi Covid-19 menuju tatanan hidup baru, jelas Wakapolri, diperlukan kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan, demi memutus rantai penyebaran pandemi.“Satu kata untuk menghindari Covid-19, disiplin. Setiap orang harus disiplin dengan mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,” tutur Wakapolri.
Dalam hal ini, jelas Wakapolri jajaran Polri harus bertindak secara proaktif dan persuasif untuk mewujudkan kedisiplinan melalui Program Kampung Sehat. “semoga kampung sehat mampu menekan penyebaran Covid-19 di NTB,” imbuhnya.
Selain itu, dampak pandemi Covid-19 yang menyentuh hampir semua lini kehidupan termasuk perputaran ekonomi maka penguatan ketahanan pangan menjadi hal yang sangat urgen.“Ketahanan pangan bisa membantu perekonomian masyarakat. Upayakan pemulihan ekonomi nasional dan daerah seefektif mungkin,” jelasnya. (Humas/MRC)

BACA JUGA:  Wakil Ketua DPD : Keselamatan Warga Tak Bisa Ditawar