MATARAMRADIO.COM, Labuapi- Gelombang penolakan atas rencana investor membangun stasiun pengisian bahan bakar SPBU di Desa Jerneng Kecamatan Labuapi, Lombok Barat ternyata makin keras disuarakan warga setempat. Bahkan mediasi yang dilakukan Pihak Kecamatan untuk mempertemukan pihak investor, dengan Pemerintah Desa dan warga setempat berlangsung ricuh pada kamis (17/9).
Mediasi antara masyarakat Jerneng yang menolak pembangunan SPBU dengan PT.Sowana Pawitra Oilviana diadakan di aula kantor Camat Labuapi Lombok Barat.
Dalam penyampaiannya pihak perusahaan ingin membangun SPBU di tanah miliknya yang terletak di sebelah utara pemakaman umum Demung.
Namun warga tetap keberatan dan menilai rencana pembangunan SPBU tersebu harus ditolak karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk.” Kami menolak tegas dan akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan,”tegas seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan.
Disebutkan, jarak ideal pembangunan SPBU minimal 100 meter dari rumah warga dan itu tidak terpenuhi. “Atas dasar inilah kami keberatan karena lokasinya berbatasan langsung dengan pemukiman warga,” sungutnya.
Rupanya, Upaya-upaya penolakan warga setempat makin nyaring disuarakan dengan beragam cara seperti spanduk-spanduk di sejumlah titik strategis jalan Jerneng dan gerbang pemukiman warga yang berisi tanda tangan penolakan dari warga yang terpasang di sejumlah titik.
Dalam mediasi yang diinisiasi Pihak Kecamatan Labuapi, sejumlah kalangan ikut hadir terutama pihak perusahaan, instansi terkait, Perangkat Desa dan warga yang keberatan.
Dalam penyampaiannya salah satu warga yang menolak menekankan banyak sekali dampak buruk yang di akibatkan oleh SPBU yang berada di pemukiman padat penduduk.
Seperti dampak lingkungan, akibat pencemaran limbah minyak, polusi udara dan zat-zat kimia lainnya.
Proses mediasi awalnya berlangsung kondusip tetapi kondisi menjadi tegang ketika ketua BPD desa Bagik Polak Barat menyampaikan pendapatnya terkait sikapnya yang mendukung masyarakat yang menolak pembangunan SPBU tersebut dan mengkritik sikap dan statment dari kepala Desa Bagik Polak Barat.
Sempat terjadi adu argumentasi antara ketua BPD dan Kepala Desa Bagik Polak yang memantik reaksi dari peserta yang lain.
Di tengah situasi yang mulai memanas Babinkamtimnas yang kebetulan hadir dalam mediasi tersebut mengambil alih forum dan situasi pun dapat di kendalikan. Mediasi pada hari itu pun pun gagal dan disepakati dilakukan mediasi lanjutan. (Editor MRC)
