MATARAMRADIO.COM – Lebih dari 1000 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang ada di provinsi NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD NTB pada Senin 10 Maret 2025.
Mereka menuntut dicabutnya SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait penundaan pengangkatan CASN dan PPPK
Dalam orasinya, mereka menilai surat edaran (SE) yang dikeluarkan Menpan – RB mendzolimi para calon pegawai.
Mereka berharap DPRD NTB mendukung dan menyuarakan suara hati para calon PPPK ini.
Komisi V DPRD NTB yang menemui massa menyatakan mendukung dan siap menyuarakan keinginan para calon pegawai ke pihak terkait. Bila perlu, ada perwakilan dari calon PPPK yang ikut ke Jakarta.
“Kami akan sampaikan tuntutan para pegawai ke kementerian. Bila perlu, ada dari calon PPPK yang ikut ke Jakarta,” kata Made Slamet, salah seorang anggota komisi V DPRD NTB.
Setelah diterima di lokasi, perwakilan dari calon PPPK diajak ke kantor DPRD NTB untuk berdiskusi.
Usia berdiskusi, terpantau wajah dari para perwakilan sumringah dan massa aksi pun membubarkan diri.***
