MATARAMRADIO.COM, Mataram – Selembar kertas mirip surat kaleng beredar luas di jejaring media sosial dan Grup Whattsup. Isinya berupa data 42 peserta yang lulus seleksi administrasi dan sedang mengikuti serangkaian tahapan seleksi Tim Seleksi Calon Anggota KPID NTB periode 2021-2024 yang berakhir Jumat (18/6).
Yang menarik, dalam data tersebut terungkap latar belakang para peserta seperti pendidikan, profesi dan ormas pendukung. Ada juga yang dikosongkan.”Ngeri ini,”kata seorang pemilik media yang enggan namanya disebutkan.
Menurutnya, beberapa nama peserta dalam surat kaleng tersebut tidak asing lagi. Ada yang berlatar belakang mantan komisioner lembaga negara, ada praktisi media dan juga empat nama yang merupakan komisioner aktif alias petahana.”Saya tidak tahu siapa yang bikin data ini, tapi saya kaget aja,ngeri-ngeri sedap,”ungkapnya.
Dia mengaku kaget, karena ada juga nama anak-anak Anggota DPRD NTB dari komisi yang membidangi seleksi Calon Anggota KPID NTB disebutkan dalam data tersebut,”Ada namanya berinisial MH dan ARC, anak anggota Komisi I DPRD NTB. Saya kira ini pertaruhan untuk menguji integritas dan profesionalisme tim seleksi. Kita tunggu saja pengumumannya,”ujarnya.
MATARAMRADIO.COM coba mengecek data dalam lembar surat kaleng tersebut, MH yang disebut sumber tadi adalah Marga Harun karena disebutkan anak dari Ketua Komisi I DPRD NTB. Sedangkan ARC adalah Aulia Rahman Chavez, tapi tidak disebutkan yang bersangkutan anak siapa dari anggota Komisi I DPRD NTB.”Katanya sih dia anak Pak Abdul Hafidz. Kalau dua putra mahkota ini lolos, bisa kebanjiran anggaran KPID periode mendatang,”selorohnya.
Sebagai praktisi media, dia berharap Tim Seleksi benar-benar bisa menghasilkan usulan nama calon anggota KPID NTB yang punya kapasitas, integritas dan kompetensi sebagai wakil publik di bidang penyiaran.”Kalau emang qualified sih nggak masalah bagi saya. Tapi jangan pula, KPID terkesan jadi tempat penitipan anak,”sebutnya lagi.
Menguji Integritas dan Profesionalisme Tim Seleksi
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPID NTB I Gede Putu Aryadi SSos MH yang dimintai keterangan terkait lembar data peserta mirip surat kaleng tersebut belum memberikan tanggapan dan keterangan.
MATARAMRADIO.COM juga mencoba menghubungi Muhammad Erwan, Fasilitator Tim Seleksi KPID NTB dari Sekretariat DPRD NTB terkait beredarnya lembar data peserta seleksi terkait.”Saya tidak tahu. Kami tidak pernah buat,”jelas Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD NTB ini.
Seleksi Calon Anggota KPID NTB telah memasuki tahapan akhir berupa tes wawancara yang dilaksanakan Tim Seleksi KPID NTB pada Jumat (18/6).
Rencananya, penyerahan nama dan pengumuman mereka yang lulus mengikui uji kelayakan dan kepatutan di DPRD NTB pada 23 Juni 2021 mendatang.”Kami ingin bekerja tepat waktu sesuai amanat yang diberikan DPRD,”kata Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPID NTB I Gede Putu Aryadi SSos MH kepada MATARAMRADIO.COM, beberapa waktu lalu.
Disebutkan, Timsel telah menerima sekitar 72 pelamar, namun setelah dilakukan verifikasi berkas, ternyata yang lulus administrasi sebanyak 42 orang. Rata-rata yang tidak lulus itu peserta dari jalur online, karena dari 38 orang yang mendaftar hanya 4 orang saja yang menyerahkan berkas.”Yang lainnya otomatis gugur,”ungkap Kadis Nakertrans NTB ini. Selanjutnya, peserta yang lulus administrasi berhak mengikuti rangkaian tahapan seleksi pada 14-18 Juni. Tahapan ujiannya meliputi tes tulis, psikotes, dinamika kelompok dan wawancara. “Pesertanya sebanyak 38 orang. Sedangkan 4 orang petahana akan langsung kami serahkan namanya ikut uji kelayakan dan kepatutan di DPRD,”jelasnya.
Dikatakan Gede, setelah semua proses seleksi dilakukan, maka Tim Seleksi akan menggelar rapat pleno memutuskan hasil rekapitulasi semua tahapan seleksi untuk menetapkan 17 orang peserta ditambah 4 petahana untuk diajukan mengikuti Uji kelayakan dan kepatutan di DPRD NTB.
Tim Seleksi, sebut Gede, akan menetapkan 21 orang termasuk petahana untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD NTB.”Penetapan hasil yang diajukan ke DPRD berdasarkan hasil perangkingan atau pemeringkatan hasil semua tahapan seleksi,”imbuhnya.
Timsel juga membantah memberikan perlakuan khusus kepada petahana atau komisioner yang masih aktif.”Kita bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,”jelas Gede Aryadi yang pernah menjabat sebagai Kadis Kominfotik NTB ini.
Disebutkan, Timsel KPID NTB telah berkoordinasi dengan sejumlah daerah yang menggelar proses seleksi yang sama dan ternyata menggunakan Peraturan KPI sebagai rujukan terkait status petahana yang tidak perlu mengikuti uji kompetensi tetapi hanya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD saja.
Terkait aturan keterwakilan perempuan dalam proses seleksi calon anggota KPID, Timsel juga tidak punya rujukan.”Jadi kita hanya mengacu pada hasil pemeringkatan saja. Tidak ada ketentuan harus ada keterwakilan perempuan seperti pemilihan calon legislatif”sebutnya.
Toh dia tidak menampik, ada juga perempuan dari petahana dan tidak menutup kemungkinan juga ada perempuan yang masuk tahap berikutnya dari hasil uji kompetensi.
Diperkirakan bila proses uji kelayakan dan kepatutan di DPRD NTB selesai tepat waktu, maka pelantikan komisioner definitif akan digelar pada Akhir Juli atau awal Agustus 2021. (EditorMRC)
