MATARAMRADIO.COM, Mataram – Adalah Sansuri SPt MM. Nama yang tidak asing bagi kalangan politisi di NTB khususnya Daerah Pemilihan Lombok Tengah. Maklum lebih dari 10 tahun dirinya bergelut dengan urusan kepemiluan sebagai Komisioner KPU Lombok Tengah dua periode, sejak tahun 2008 hingga 2019. Belum lagi pengalaman menjadi Ketua Panwaslu yang sekarang menjadi Bawaslu Lombok Tengah, membuatnya merasa yakin bisa menjalankan mandat sebagai Anggota Komisi Informasi (KI) NTB.
Dia adalah salah satu dari 5 anggota Komisi Informasi (KI) NTB periode 2021-2025 yang dilantik Wakil Gubernur NTB DR Ir Hj Siti Rohmi Jalilah awal Maret lalu. Oleh koleganya, Sansuri dipercaya sebagai Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi NTB untuk masa jabatan 4 tahun ke depan. Atas mandat yang diberikan tersebut, ia merasa optimis bisa menjalankannya dengan baik
Bagi Sansuri, ada banyak persoalan mendasar keterbukaan informasi publik di NTB yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya, bagaimana PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di masing-masing OPD Provinsi Kabupaten dan bahkan tingkat desa bisa sejajar dengan PPID utama.”Itu persoalan urgen menurut saya,”jelas pria kelahiran Perempung, Lombok Tengah, 50 tahun silam.
Menurutnya, Sejajar yang dimaksud adalah kinerja dan prestasi antara PPID utama dan PPID pembantu yang ada di OPD provinsi dan kabupaten adalah setara.
Oleh karenanya, dia berkeyakinan membumikan keterbukaan informasi publik di Nusa Tenggara Barat harus menjadi prioritas. Caranya, bagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbentuk di semua badan publik hingga tingkat desa.”Semua stakeholder (pemangku kepentingan,red) KI harus mampu mengkoordinasikan semua stakeholders ini untuk bergerak bersama melakukan sosialisasi dan pendidikan bagi masyarakat pentingnya hak informasi,”ujar alumni Fakultas Peternakan Universitas Mataram angkatan 1990 ini.
Suami dari Baiq Wahyu Nuzul Aida SPd inipun menuturkan bagaimana dia menemukan dunianya saat ini, merasa nyaman dengan bidang pekerjaan yang bisa jadi oleh sebagian kalangan disebut tidak linier dengan disiplin ilmunya sebagai sarjana peternakan.
Ketika masih menjadi mahasiswa, Sansuri tercatat sebagai aktivis Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Unram yang sangat aktif dalam berbagai kegiatan kampus. Bahkan kerapkali bersinggungan dalam berbagai diskusi dan kajian dengan aktivis kampus dari fakultas lain khususnya Fakultas Hukum. “Waktu kuliah dulu, saya lebih seneng membaca dan menelaah peraturan dan kebijakan peternakan bukan pada produksi ternaknya. Lebih mencermati pada peraturan perundangannya. Sehingga ini menjadi passion. Kemudian Allah SWT mentaqdirkan tugas di ranah yang berkaitan dengan hukum dan managemen atau tata kelola itu, yang memotivasi saya kemudian mengambil magister managemen,”aku alumni Magister Manajemen Universitas Mataram ini seraya menambahkan Ilmu peternakan yang didapat pada jenjang sarjana diakuinya lebih banyak ilmu murni bukan ilmu terapan. Sehingga ia merasa bukan dicetak untuk beternak dan bertani. Dia pun makin mantap dengan tugas dan profesinya sebagai komisioner yang kali ini bersinggungan dengan persoalan keterbukaan informasi publik.
Menyoal keterbukaan informasi publik di NTB, menurutnya, hal ini harus menjadi kultur atau budaya setiap badan publik karena keterbukaan menunjukkan integritas.”Saya berkeyakinan dapat membawa KI NTB menjadi lebih mandiri yang berkeadilan yang mampu berkolaborasi dengan multi pihak menuju NTB lebih informatif dan sejahtera,”katanya yakin kepada MATARAMRADIO.COM.
Untuk diketahui, Sansuri SPt MM adalah alumni SMA Negeri 2 Praya. Menamatkan pendidikan Sarjana Peternakan Unram tahun 1995 dan menyelesaikan Pendidikan Magister Manajemen Unram tahun 2015.
Pengalaman karirnya dimulai sebagai Ketua Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) pada Kanwil Depdikbud NTB tahun 1997-1999. Kemudian menjadi Supervisor Provinsi NTB untuk Program Peningkatan Status Gizi Balita, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui se Pulau Lombok kerjasama Pusat Studi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSPSDM) Mataram NTB dan CRS Indonesia pada tahun 1999-2000.
Dia juga pernah menjadi Technical Assisten Fasilitator wilayah Lombok Timur dan Lombok Tengah pada PT Mongomery Watson Konsultan Jakarta Konsorsium pada Pilot Project Nusa Tenggara Barat Poverty Alleviason Project (NTB-PAP) tahun 2001-2002. Setelah itu, menjadi Koordinator Kota (Korkot) Wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Sebagai Korkot, ia bertugas melakukan penguatan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pendampingan pelaksaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di tingkat Kabupten/Kota di Nusa Tenggara Barat pada 2004-2008.
Karirnya dalam kegiatan kepemiluan dimulai dengan menjadi Ketua Panitia Pengawas Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, DPR, DPD dan DPRD pada tahun 2003-2004. Barulah pada tahun 2008, Sansuri terpilih menjadi Komisioner KPU Lombok Tengah hingga dua periode.
Dalam organisasi sosial kemasyarakatan, Sansuri SPt MM tercatat sebagai Sekretaris Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Lombok Tengah tahun 2004-2008. Berbagai pelatihan dan penghargaan pernah diikuti dan diterima. Tentu semua itu memberikan dampak luar biasa bagi pengembangan karirnya termasuk menjadi Komisioner KI NTB 2021-2025.”Semoga tugas ini menjadi ladang ibadah selama masa jabatan ini,”harapnya. Selamat dan sukses! (Editor MRC)
