MATARAMRADIO.COM, Mataram – Masalah perdagangan orang dan pernikahan anak bukan masalah kecil yang bisa dipandang sebelah mata. Masalah-masalah ini butuh penanganan yang komprehensif dan keterlibatan semua pihak. Tidak mungkin pemerintah bisa sendiri. Kalau untuk regulasi pemerintah mempunyai program yang bagus, tapi untuk eksekusi harus keterlibatan semua pihak.
Demikian diungkapkan Wakil Gubernur NTB Dr Hj Siti Rohmi Jalilalah,MPd dalam sambutannya pada kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Sosialisasi Bahaya Perkawinan Anak di Universitas Muhammadiyah Mataram, Selasa (17/05)
Disebutkan, Pemprov NTB menganggap masalah perdagangan orang dan pernikahan anak adalah hal yang harus diseriusi bersama. Sehingga dalam setiap program pemerintah ada edukasi. Selain melalui sekolah dan perguruan tinggi, perlu juga diedukasi melalui kegiatan yang sudah ada di masyarakat, seperti posyandu yang dilaksanakan setiap bulan di semua Lingkungan atau Dusun yang ada di Indonesia.”Karena itu di NTB posyandunya kita intervensi. Posyandu di NTB bukan hanya melayani ibu hamil dan bayi. Tetapi juga melayani keluarga,” tuturnya seperti dilansir MATARAMRADIO.COM dari Siaran Pers Disnakertrans NTB.
Menurut Ummi Rohmi, satu dusun bisa memanfaatkan posyandu sebagai pusat edukasi berbasis dusun. Ada posyandu KIA yang melayani bayi dan ibu hamil, pospindu yang melayani usia produktif, posyandu remaja yang melayani remaja, dan posyandu lansia yang melayani lansia. Sehingga banyak hal krusial yang bisa dibidik edukasinya melalui posyandu. “Dari 7.600 lebih posyandu di NTB semuanya sudah menjadi posyandu keluarga. Sehingga 7.600 lebih posyandu ini sudah bisa kita jadikan pusat edukasi berbasis dusun. Selain itu juga bagaimana semua perguruan tinggi kita ajak kerjasama sehingga mahasiswa tau tentang permasalahan yang kita alami. Sehingga ini akan lebih memassifkan proses edukasi,” jelas Ummi Rohmi. (EditorMRC)
