MATARAMRADIO. COM, Mataram – Ketua Dewan Pimpinan Gerakan Nasional Pengawasan (GNP) Tipikor NTB, Ir H Yusuf H Umar menilai untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor) baik di Indonesia maupun di NTB perlu ada pembenahan baik di level kebijakan maupun pelaksanaannya.
“Dua-duanya. Di tingkat kebijakan dan aplikasi perlu dibenahi, ” katanya kepada wartawan di sela seminar nasional pengawasan dan pemberantasan Tipikor di Mataram, Selasa (8/6/21).
Dijelaskan, pembenahan perlu segera dilakukan. Dengan adanya pembenahan baik di level kebijakan maupun pelaksanaan bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.
Selain itu, tindakan pengawasan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi perlu terus ditingkatkan sehingga setiap kasus korupsi yang ada bisa dituntaskan. “Ketika ada kasus, kami akan melakukan pengawasan dan menindaklanjutinya ke tingkat yang lebih tinggi, ” katanya.
Hal mendasar lain yang perlu segera dilakuka agar tindak pidana korupsi mampu diminimalisir, jelas Yusuf yakni memberikan pemahaman atau pembelajaran bahwa korupsi menimbulkan hal yang tidak baik bagi kehidupan masyarakat. “Kalau bisa, ada pelajaran tentang korupsi dari TK hingga pendidikan tinggi, “katanya. (MRC03)
