MATARAMRADIO.COM — Isu-isu program prioritas pembangunan nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan pemkab/Pemkot se NTB.
Ada tiga isu yang diangkat dalam Rakor tersebut, yakni Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang harus segera dibentuk di Pemerintah Kabupaten/Kota.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal meminta ada keseragaman dan satu garis visi dan misi program pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
“Sambil jalan termasuk dalam memperkuat legalitas Kopdes juga diupayakan dalam pelaksanaannya bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan BUMDES yang sudah lebih dulu ada. Kolaborasi ini penting dilakukan agar dalam perjalanannya kedua lembaga ini tidak berjalan sendiri-sendiri, namun saling menopang dan melengkapi. Harapan kami agar Pemerintah Kabupaten Kota tetap berkoordinasi dengan Pemprov NTB guna merumuskan kebijakan yang tepat, karena semata-mata Kopdes ini dibangun dengan azas kerakyatan dan penguatan ekonomi lokal,” katanyq saat rakor di Sembalun Lombok Timur, Senin 25 Agustus 2025.
.
Isu pembangunan strategis lainnya yakni terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dalam laporannya, Staf Ahli Setda Provinsi NTB, Ahsanul Khalik menyatakan progres capaian secara nasional, NTB termasuk provinsi dengan capaian tercepat.
“Pemprov NTB terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar pelaksanaan MBG berjalan maksimal di dengan mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” katanya.
.
Menurut Gubernur, program MBG harus dipacu melalui sinergi dan kolaborasi Pemprov NTB dengan Kabupaten/Kota termasuk bagaimana di setiap Kabupaten/Kota mensegerakan Satgas SPPG.
“Harapannya Kabupaten/Kota bisa membentuk lembaga-lembaga pendukung guna memperkuat dan menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan. Juga diharapkan pemberdayaan ataupun penyedian bahan-bahan pangan kebutuhan MBG dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai penyulai. Kita bahkan akan menggandeng pondok pesantren se NTB sebagai pilot project dimana para jamaah dan atau masyarakat sekitar bisa mensuplay dan memenuhi kebutuhan pangan MBG ini. Ini tentu langkah baik bagi kemajuan UMKM kita di tingkat lokal termasuk bagaimana menyasar dan menyentuh kawasan-kawasan terluar, terdepan dan tertinggal (3 T),” ucap Gubernur.
Selain itu, Gubernur mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota intens memaksimalkan segala yang dibutuhkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan terus berkoordinasi dengan Pemprov terkait kendala di lapangan termasuk mencari solusinya dan Pemprov akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.***
