Prof Zainal Asikin: Jika Direksi Bank NTB Syariah Dikuasai Orang Luar, Itu Bukan Transfer Ilmu, Tapi Kudeta! Ini Penjelasan Lengkapnya!

Dalam unggahan di akun Facebook pribadinya, Zakin Asik, pada Jumat (13/6), ia menilai rencana dominasi tenaga kerja dari luar daerah, bahkan asing, dalam struktur manajemen bank milik Pemerintah Provinsi NTB tersebut bertentangan dengan prinsip transfer of knowledge yang diatur dalam regulasi nasional.

“Jika seluruh pucuk pimpinan bank daerah ini dipegang orang luar, itu bukan lagi transfer ilmu, tapi kudeta. Kapan kita harus merdeka?” tulis Prof Asikin.

Kritik Terhadap Rencana Komposisi Direksi

Prof Asikin merujuk UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing jo UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yang memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing dalam jabatan tertentu selama dalam kerangka transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.

BACA JUGA:  Inovasi NTB Mall dan 99 Desa Wisata Inovasi Unggulan, hantarkan NTB jadi Provinsi Terinovatif IGA Kemendagri 2023

“Orang asing itu wajib menularkan ilmunya ke pekerja Indonesia agar dalam waktu tertentu jabatan itu diambil alih orang Indonesia,” tegasnya.

Ia menyebut posisi strategis seperti manajer keuangan dan manajer personalia seharusnya cukup dipercayakan kepada tenaga lokal, sedangkan keterlibatan asing hanya dibenarkan di bidang yang sangat teknis seperti IT dan pemasaran, mengingat masih adanya kesenjangan kapasitas SDM lokal dalam sektor tersebut.

“Makanya Bank NTB Syariah jebol, hehehe,” ujarnya, menyentil secara satir kasus kebobolan sistem di Bank NTB Syariah yang sempat menjadi sorotan.

BACA JUGA:  Wow! BPS Sebut Uang Beredar Rp 154,03 Miliar di MXGP Samota

Latar Belakang Dissenting Opinion

Pernyataan keras Prof Asikin muncul di tengah proses seleksi calon direksi Bank NTB Syariah, di mana ia turut dilibatkan sebagai anggota Tim Seleksi (Timsel). Namun, ia secara terbuka mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam forum internal, menolak rencana mengakomodasi mayoritas posisi strategis kepada pihak luar.

“Saya bukan hanya mau dibayar jadi Timsel semata-mata untuk kepentingan pribadi dan memberi makan anak istri. Allah akan kasih saya rezeki melalui cara lain yang lebih bermartabat,” tulisnya, menegaskan integritasnya sebagai putra daerah.

Dissenting opinion ini, menurutnya, bukan sekadar sikap akademis, tetapi bagian dari komitmennya terhadap kemajuan SDM NTB. Ia mengingatkan pentingnya regenerasi dan kemandirian daerah dalam mengelola lembaga keuangan milik sendiri.

BACA JUGA:  Baiq Rani: Ingat Pesta, Ingat Ingesta!

“Kalau dari awal kita serahkan semua kepada orang luar, lalu kapan orang NTB bisa naik kelas dan punya pengalaman? Ini bukan soal anti-asing, tapi soal filosofi dan tanggung jawab,” jelasnya dalam unggahan tersebut.

Panggilan untuk Kesadaran Kolektif NTB

Sebagai bagian dari Suku Sasak dan tokoh akademik NTB, Prof Asikin menyerukan agar masyarakat dan pemangku kebijakan daerah lebih berani mempercayakan SDM lokal dalam jabatan-jabatan strategis.

“Saya orang NTB dan Suku Sasak, maka saya harus punya komitmen ke-NTB-an,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut langsung memicu diskusi luas di media sosial dan ruang publik NTB. Banyak pihak menilai suara Prof Asikin merepresentasikan keresahan masyarakat terhadap pola rekrutmen yang dianggap mengabaikan potensi lokal. (editorMRC)