MATARAMRADIO.COM – Rencana penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke dinas lainnya di tolak Aliansi perempuan dan Anak NTB.
“Kami tolak penggabungan DP3AP2KB sebab permasalahan perempuan dan anak sangat luas dan banyak,” kata Ketua Aliansi Perempuan dan Anak NTB, Ririn Handayani, Senin 24 Maret 2025.
Menurut Ririn Handayani, persoalan perempuan dan anak harus diurus sensiri karena itu DP3 AP 2 KB tidak bisa digabung dengan Dinas Sosial.
Sementara Wakil Gubernur NTB, indah Damayanti Putri menilai rencana perampingan beberapa OPD masih menunggu masukan dari berbagai pihak termasuk rencana penggabungan dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
“Salah satu pertimbangan yang diajukan masih banyaknya persoalan perempuan dan anak termasuk traficking,” katanya.
Menurut wagub, masukan dari masyarakat akan menjadi pembahasan dan pertimbangan dalam pembentukan OPD sehingga kedepannya akan lebih matang. ***
