Kembangkan Pariwisata Tanpa Rusak Lingkungan

MATARAMRADIO.COM – Pengembangan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat dihajatkan untuk kesejahteraan rakyat tanpa merusak lingkungan.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur NTB Dr Hj Siti Rohmi Jalilah saat membuka kegiatan Lokakarya Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di Ballroom Golden Palace Hotel, Senin (12/9).

Disebutkan, sangat disayangkan apabila tempat yang indah di Nusa Tenggara Barat tidak dijaga dengan baik, terutama dari sisi lingkungannya.”Sehingga apapun yang dilakukan dapat terencana dengan baik untuk seluruh destinasi pariwisata nasional yang ada,” ujarnya.

BACA JUGA:  Hari Ini Hanya Ada Tambahan Sembilan Positif Covid-19 di NTB

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana P3TB, Amalia Adininggar Widyasanti berharap kegiatan lokakarya dapat memperbaharui pemahaman dan memperkuat komitmen untuk kolaborasi, berdiskusi dan mengevaluasi hal-hal yang telah dilaksanakan juga rencana-rencana yang akan dilakukan tahun mendatang.“Seiring penanganan Pandemi Covid-19 yang semakin baik, kondisi ini memperlihatkan peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat dibuktikan dengan mulainya digerakkan event-event pariwisata seperti WSBK dan MotoGP”, ungkap Amalia yang juga Deputi Bidang Ekonomi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BACA JUGA:  Gubernur: Distribusi JPS Tahap Tiga di NTB Tuntas 100 persen

Menurutnya, P3TB merupakan program pemerintah dengan Bank Dunia yang bertujuan memajukan industri pariwisata Indonesia dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan iklim investasi.

Tahap awal P3TB ini memprioritaskan 6 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur-Yogya-Prambanan, Lombok, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi dan Labuan Bajo.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Bina Pembangunan Derah Kemendagri, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Kepala Bappeda 7 Provinsi, Kepala Bappeda 25 Kabupaten/Kota, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. (EditorMRC)

BACA JUGA:  Masyarakat Harus Dukung Keluarga Gagah Bencana