MATARAMRADIO.COM – Kemenangan Prabowo Gibran versi hasil hitung cepat sementara (quick count) Pemilu Pilpres 2024 mengundang kekhawatiran terjadinya ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia.
Peneliti media dan dosen jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Ignatius Haryanto, mengatakan, jika Prabowo Subianto menang pemilu dalam satu putaran dan menjadi presiden – sejalan dengan hasil hitung cepat terkini sejumlah lembaga survei – kebebasan pers dikhawatirkan bakal terancam.
Dia mendasarkan hal itu pada rekam jejak Prabowo di masa lalu yang berulang kali menunjukkan watak antikritik saat berurusan dengan pers.
Prabowo, misalnya, kerap menolak wawancara dengan media tertentu, terutama yang pernah mengkritiknya, serta pernah menandai sejumlah media yang kritis padanya, kata Ignatius.
Ruang gerak pers bisa jadi akan lebih terbatas dan pembredelan media bisa saja terjadi kembali seperti di era Orde Baru, tambahnya.
“Bredel ada kemungkinan itu akan dilakukan, karena saya kira juga kekuasaan hegemonik yang sudah ada oleh pemerintahan sekarang ini kan tinggal ‘dilanjutkan’ dengan karakter yang lebih keras,” kata Ignatius sebagaimana dilansir MATARAMRADIO.COM dari pada BBC News Indonesia, Rabu malam (14/2).
Apalagi, Prabowo disebut datang dari era Orde Baru yang menyuburkan pembungkaman pers dan punya trah keluarga Cendana.
Sebagai catatan, Prabowo adalah mantan suami Siti Hediati Hariyadi alias Titiek, putri kedua mantan presiden otoriter Soeharto.
“Saya kira rezim-rezim otoriter itu kan selalu melakukan cara-cara untuk membungkam. Jadi saya kira memang kita bisa agak khawatir dengan situasi ini,” kata Ignatius.
Bila Prabowo menjadi presiden, Sasmito mengatakan komunitas pers harus solid dan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai “watchdog” atau “anjing penjaga” bagi publik.
“Tanpa soliditas dari teman-teman pers, rasanya akan sulit kita berharap pada pasangan Prabowo-Gibran,” kata Sasmito.
“Saya lebih berharap ke teman-teman media sendiri daripada harus berharap ke Prabowo.”
Selain itu, Sasmito menilai publik harus mendukung pers untuk memastikan pemerintah tidak melakukan kontrol berlebih yang akan mengembalikan situasi ke era Orde Baru.
“Tidak ada cara lain, publik harus membangun kekuatan menjadi oposisi dan pers harus independen agar bisa melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan lembaga negara lain,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menolak untuk berspekulasi.
Menurutnya, lebih baik semua pihak menghormati proses pemilu dan menunggu hasil penghitungan suara resmi yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Lebih lanjut, meski Prabowo dan Gibran tidak hadir secara langsung di acara “Deklarasi Kemerdekaan Pers”, Ninik mengatakan perwakilan tim pasangan ini tetap hadir dan menandatangani komitmen kemerdekaan pers.
“Bagaimana implementasinya? Itu yang nanti kita lihat lima tahun ke depan, siapa pun nanti pemenangnya,” kata Ninik.
“Saya kira kita sama-sama nanti akan menagih. Kita tagih komitmen di dalam deklarasi yang sudah ditandatangani ketiga pasangan calon.”
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi, tidak perlu ada yang mengkhawatirkan perihal kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan masalah-masalah HAM di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya.
“[Anda] tidak usah terlalu curiga dengan Prabowo-Gibran. Tidak usah takut. Selama ini toh pers bebas dan bertanggung jawab, kan?” ujar Viva Yoga melalui sambungan telepon.
“Ada Undang-Undang Kebebasan Pers, Undang-Undang ITE. Prabowo-Gibran kan menjalankan Undang-Undang. Jangan takut kemudian nanti ada perubahan pemerintah menjadi otoriter, pemerintah menjadi restriktif.”
Mengenai kebebasan berekspresi, Viva Yoga berkata: “Kalian bebas demonstrasi asal bertanggung jawab dan Pak Prabowo-Gibran itu menjalankan amanat Undang-Undang.”
“[Anda] harus move on ini yang menang Prabowo. Jadi harus dibantu, ya,” pungkasnya.
Dalam pernyataannya pada Rabu (14/02) di Istora Senayan, Prabowo menegaskan jika terpilih memimpin Indonesia bersama Gibran, dirinya akan mengayomi rakyat Indonesia seluruhnya.
“Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik, saudara-saudara,” ujarnya kepada massa pendukung yang menjejali Istora Senayan, Jakarta.(editorMRC)
