MATARAMRADIO.COM – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram menemukan sejumlah persoalan utama pengawasan obat dan makanan di NTB.
Masalah tersebut menjadi bagian dari laporan BB POM ketika melakukan audiensi dengan PJ Gubernur NTB Mayjen Purnawirawan Dr Hasannudin di Rupatama Kantor Gubernur NTB, Selasa, 27 Agustus 2024.
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, Yosef Dwi Irwan dan jajaran diterima Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Asisten I Setda NTB, Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB.
Masalah Pengawasan Obat dan Makanan di NTB
Kepala BB POM di Mataram Yosef Dwi Irwan mengungkapkan masalah pengawasan obat dan makanan di NTB masih sangat kompleks.
Salah satu tantangan utama adalah masih maraknya penggunaan bahan berbahaya seperti Boraks dalam produk kerupuk yang dijual di pasar-pasar lokal.
“Penggunaan Boraks yang ilegal dalam makanan seperti kerupuk bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen,” ujar Yosef.
Selain itu, penjualan antibiotik tanpa resep dokter yang memicu resistensi antimikroba (AMR) menjadi ancaman serius yang perlu segera ditangani.
Lebih lanjut, Yosef juga menyoroti peredaran obat-obatan tertentu seperti Tramadol, Trihexyphenidil, dan Dextromethorphan yang sering disalahgunakan.
“Kami di BBPOM Mataram berkomitmen untuk memperketat pengawasan agar obat-obatan ini tidak lagi beredar bebas tanpa pengawasan yang memadai,” tegasnya.
Perlunya Dukungan Pemda untuk Penguatan Pengawasan
Dalam audiensi tersebut, Yosef menegaskan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan penuh dari Pemerintah Daerah.
Menurutnya, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa program-program pengawasan yang digulirkan BPOM dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi NTB selama ini. Namun, kita masih membutuhkan sinergi yang lebih kuat untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada,” ujarnya.
Sebagai bentuk nyata dari dukungan tersebut, sejak tahun 2020, BBPOM telah menggulirkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di NTB. Pada tahun 2024, anggaran DAK Non Fisik untuk NTB mencapai Rp4,5 miliar.
Anggaran ini diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan pengawasan kualitas dan keamanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing UMKM.
Program Edukasi Berbasis Komunitas
BBPOM di Mataram juga telah meluncurkan tiga program edukasi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran keamanan pangan di masyarakat.
Program-program tersebut meliputi Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas, dan Intervensi PJAS Aman.
Yosef menekankan pentingnya dukungan Pemda dalam memperluas cakupan program-program ini, terutama mengingat prestasi tingkat nasional yang telah diraih oleh beberapa perwakilan dari NTB pada tahun 2023 dan 2024.
Meski begitu, masih banyak wilayah di NTB yang belum mendapatkan intervensi maksimal dari BBPOM, yang tentunya memerlukan perhatian lebih ke depannya.
Harapan untuk Sinergi yang Lebih Kuat
Pada akhir audiensi, Yosef menegaskan bahwa BBPOM di Mataram siap mendukung program-program yang diusung oleh Pemprov NTB demi melindungi masyarakat dari bahaya obat dan makanan yang tidak aman.
“Kami berharap keberadaan BBPOM di Mataram dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait dalam upaya menjaga mutu dan keamanan obat serta makanan di NTB,” kata Yosef.
Pj. Gubernur NTB, Mayor Jenderal (Purn) Hasanuddin, menyambut baik komitmen BBPOM dan menekankan pentingnya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.
“Kami berterima kasih atas upaya BBPOM dalam menjaga keamanan pangan dan obat-obatan di NTB. Penting bagi kita semua untuk terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar semakin bijak dalam memilih produk yang aman,” ungkapnya.
Selain itu, Pj. Gubernur juga mengingatkan agar pemerintah selalu responsif dan antisipatif dalam menghadapi permasalahan yang muncul, sehingga tidak menunggu masalah menjadi lebih besar. Upaya pencegahan yang sistematis dan kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan harus terus ditingkatkan.
Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Pemprov NTB dan BBPOM di Mataram dapat semakin kuat dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat obat dan makanan yang tidak aman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing UMKM di NTB. (editorMRC)
