MATARAMRADIO.COM, Mataram – Lagi, bahkan untuk ke-tujuh kalinya secara berturut Kota Mataram menggondol predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB.
Prosesi penyerahan dilakukan dalam sebuah acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK NTB di Hotel Aruna, Senggigi, Senin siang (11/10/2021).
Meraih predikat bergengsi di bidang tata kelola keuangan negara dan daerah ini, bukan hal mudah. Perlu strategi massif dan terukur serta ditopang kebijakan akurat dan akuntabel dalam konteks pengelolaan keuangan.
Tak banyak yang diungkap Walikota Mataram H Mohan Roliskana, kecuali raut euforia dan senyum bangga yang terpancar. Ia menilai buah prestasi jajarannya tersebut sudah maksimal dan perlu terus dipertahankan.
“Bangga, ya, pastilah, tapi jangan lantas berpuas diri. Justru harus kita pertahankan di masa masa yang akan datang,” ujar Walikota menanggapi pertanyaan pers tentang kesannya.
Dalam kesempatan itu, tampak pula Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB Ade Iwan Ruswana, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Aryadi, para Kepala/utusan Daerah Kabupaten/Kota, dan Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi.
Melalui sambutannya, Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah mengapresiasi keberadaan BPK di daerah selama ini. Bahkan geliat pembangunan NTB pasca tragedi Gempa Lombok 2018 dan pandemi Covid 19 tak lepas dari kontribusi besar badan eksekutif negara tersebut dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
Dikatakan Rohmi Djalillah, predikat Opini WTP sepuluh kali berturut turut untuk Provinsi NTB merupakan pembuktian bahwa pembangunan NTB berada dalam situasi yang baik. Demikian pula dengan penanganan pandemi yang tiap waktu makin baik, sehingga NTB mampu berada di level 1.
“Dalam kesempatan ini, saya atas nama pribadi dan juga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyampaikan apresiasi setinggi tingginya dan ucapan terimakasih kepada BPK Perwakilan NTB atas sinergi dan kolaborasi yang terbina selama ini,” katanya.
Empat indikator
Menyoal pengelolaan keuangan melalui APBN maupun APBD, Ketua IV BPK RI, Harry Azhar Aziz menguraikan empat indikator utama dalam penggunaan anggaran sesuai amanat Undang Undang Dasar, yakni angka kemiskinan, pengangguran, indeks gini rasio dan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Keempat indikator ini lah yang menjadi capaian maksimal dari pengelolaan anggaran, selain capaian minimal laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Harry Azhar Aziz. (MRC-07)
