MATARAMRADIO.COM – Kegiatan pengawasan obat dan makanan yang saat ini pelaksanaannya sudah semakin bersinergi antara BPOM dan pemerintah daerah memiliki arti yang sangat strategis dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur NTB, Hassanudin saat memberikan sambutan pada kegiatan Lokakarya yang bertajuk ‘’Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan,’’yang diselenggarakan BPOM RI bertempat di Mataram (28/11/24).
Dijelaskan Hassanudin yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut itu bahwa, pengawasan ini tidak hanya melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul dari produk obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan yang tidak aman, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta mendukung upaya meningkatkan kualitas produk lokal kita.
‘‘Kita sadari bersama bahwa peredaran obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan sebagai bagian dari komoditas pengawasan badan pom yang aman dan terjamin mutunya merupakan salah satu indikator kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,’’ujarnya.
Selain itu, kata dia tantangan di bidang ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan aman dan teknologi. Oleh karenanya, ia mengapresiasi kerja keras dari tim pengawas, baik dari badan pom maupun dari pihak terkait lainnya, yang terus berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengawasan secara konsisten.
‘’Melalui kolaborasi lintas sektor dan dengan mengedepankan edukasi kepada masyarakat, kita bisa membangun kesadaran akan pentingnya memilih produk yang aman dan berkualitas,’’ ujarnya.
Diharapkan dalam rangka mendukung dan menyukseskan program unggulan presiden prabowo subianto yaitu program makan bergizi gratis (MBG)), siap berkolaborasi dengan BPOM sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki peran dalam hal pengawasan keamanan makanan yang mampu berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di provinsi NTB.
Sementara itu, Kepala BPOM RI, Dr. Taruna Ikrar menyampaikan tujuan digelarnya Lokakarya ini agar bagaimana SDM dan lembaga memiliki integritas yang tinggi dan bermanfaat.
“Selain itu, tujuan utamanya adalah bagaimana mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki agar menjadikan lembaga BPOM secara nasional memiliki akreditasi WTP yang mampu dipertahankan dan secara global terdaftar sebagai WHO list otority global class ,” ujarnya.
Ditambahkan Kepala BPOM, manfaat masuk WHO list otority itu membuat reputasi Indonesia dianggap sejajar dengan negara-negara maju di Eropa, seperti Jepang, Amerika serikat, Australia dan negara lainnya.
Turut hadir, Pj Gubernur didampingi Asisten l dan lll Setda NTB, Kadis Perdagangan, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Perindustrian, Kadis Kesehatan, turut juga hadir anggota 6 BPK RI, serta para peserta lokakarya.(editorMRC)
