MATARAMRADIO.COM – Sebanyak 4000 peserta mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat sejak Senin (3/2). Kegiatan ini memberikan manfaat yang besar di tengah turunnya tingkat kunjungan wisatawan ke NTB pasca isu global dan bencana alam gempa bumi yang meluluhlantakan Lombok beberapa waktu lalu.
Demikian salah satu pernyataan yang diungkapkan Kepala Satuan Pol PP NTB, Lalu Dirjaharta pada acara pembukaan Rakornas SatPol PP se- Indonesia di Hotel Lombok Raya Mataram, Senin.
Disebutkannya, selain terpenuhinya sarana dan prasarana standar seperti disebutkan dalam Permendagri No 17 Tahun 2018, Rakornas kali ini juga menyoal tentang peluang Ban PolPP menjadi pegawai negeri dan bantuan anggaran kepada daerah-daerah yang PAD nya masih rendah. Ia berharap Sat PolPP NTB mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Ada pula kerjasama dengan sepuluh pemerintah daerah terkait kerjasama informasi ketertiban dan keamanan warga. “Tantangan Satpol NTB masih tentang sumber daya manusia yang belum sebanding dengan luasan wilayah kerja. Di NTB ada 30 ribuan Satpol PP yang 70 persennya masih tenaga kontrak, dan sesuai amanat PP No 16 Tahun 2018 Tentang Pol PP, mereka ini tidak dapat melakukan tindakan penertiban maupun penegakan Perda dan Perkada”, terang Dirjaharta.(MRC-01/Diskominfotik)
