MATARAMRADIO.COM, Mataram – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr H Mahyudin mengingatkan dalam pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang harus menerapkan protokol kesehatan covid 19. Hal ini sebagai upaya menghindari adanya klaster baru usai pilkada.
“Jangan sampai ada klaster baru. Klaster Pilkada,” katanya saat kunjungan di Mataram, Selasa (17/11).
Menurut Mahyudin, masalah keselamatan warga menjadi prioritas dan tidak bisa ditawar. Karena itu, sebelum pelaksanaan pilkada seluruh perangkat kesehatan termasuk perangkat hukum yang menyangkut keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian. “Alat pelindung diri untuk petugas dan masyarakat harus tersedia di TPS begitu pun logistik pilkada harus sudah siap sebelum masyarakat datang ke TPS,” jelasnya.
Mahyudin mengakui, walau NTB sudah memiliki Perda No 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular, namun bila dalam pelaksanaannya tidak tegas bisa menimbulkan masalah baru. “Masyarakat kita ini ada yang tidak taat aturan,” katanya.
Untuk menyadarkan masyarakat, jelas Mahyudin tidak ada cara lain kecuali dengan penegakan hukum yang didukung anggaran dan kesadaran masyarakat. Sementara, Wakil Gubernur NTB, Dr HJ Siti Rohmi Djalilah menyatakan pemprov NTB memutuskan untuk hidup aman dan produktif sehingga penegakan protokol kesehatan covid-19 menjadi sesuatu yang diperjuangkan bersama TNI, Polri dan seluruh stakeholder. “Penerapan protokol Covid 19 membutuhkan sinergi yang luar biasa, konsistensi, kesabaran dan kedisiplinan. Ini menjadi ujian yang luar biasa besar,” jelasnya.
Terlebih, ada tujuh kabupaten/kota di NTB Pilkada, menjadi tantangan dan PR besar bagi Pemprov NTB. “Pemprov NTB bersama Polda, TNI dan tokoh masyarakat sejak awal berkomitmen, bagaimana agar dalam pelaksanaan pilkada mengedepankan Protokol Covid-19,” jelasnya.(MRC03)
