Pemprov NTB Diminta Jadi Mediator antara Driver Online dengan Aplikator

MATARAMRADIO.COM. – Sekitar seratus lebih driver ojek online (ojol) baik kendaraan roda dua maupun roda empat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur NTB, jalan Pejanggik Mataram pada Kamis 17 April 2025.


Mereka meminta agar pemerintah provinsi NTB menjadi mediator, mempertemukan para driver ojol dengan aplikator yang selama ini membawahi mereka.

BACA JUGA:  LMI Soroti Banjir di Kota Bima, Butuh Solusi Permanen


” Kami tunggu jawaban pemrintah provinsi NTB 1 x 24 jam, untuk mempertemukan kami dengan aplikator. Dimana dan kapan waktunya,” kata koordinator aksi, Rudy


Rudi juga meminta agar pemerintah tegas memberikan sanksi terhadap aplikator yang melanggar regulasi terkait potongan biaya aplikasi 10 – 20 persen.


Selain itu, Rudy meminta agar menghapus skema bisnis atau slot program yang dibuat oleh manajemen aplikator karena merugikan driver online.

BACA JUGA:  Hanya 30 Menit Jakarta-Bandung: Cerita Jokowi Uji Coba Kereta Cepat


“Mereka yang ikut program (skema bisnis) hanya mendapatkan sedikit,” katanya.


Penting juga agar tarif dasar transportasi dinaikkan sehingga bisa menutupi biaya operasional.


“Selama ini per kilometer biayanya Rp 2500, kalau bisa dinaikkan menjadi Rp 3.500 – Rp 4.500,” katanya.


Saat ini, jelas Rudy jumlah diver online se NTB sekitar 1700 hampir sama jumlahnya dengan ojek online (ojol). ***

BACA JUGA:  NTB Optimis Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,8 % Pada Kuartal Empat 2021