MATARAMRADIO.COM – Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memint BPKP Perwakilan NTB membantu melakukan pengawasan di tingkat kabupaten dan kota, memperkuat peran Inspektorat dan mandatory spending Inspektorat serta mengawasi program nasional yang ada di NTB baik MBG, Sekolah Rakyat, dan program lainnya.
“Saya titip perkuat mandatory spending Inspektorat, betul-betul dipenuhi di tingkat kabupaten dan kota, dan Alhamdulillah di NTB sudah terpenuhi dan menjadi contoh untuk kabupaten dan kota di NTB,” ujar Gubernur saat menerima Audiensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB, Senin 19 Januari 2026
Gubernur juga mengajak BPKP Perwakilan NTB untuk melakukan pengawasan di Dinas LHK dan Dinas ESDM NTB untuk penanggulangan kebencanaan dan tatakelola anggaran yang berkelanjutan, serta berbagai izin terkait pengelolaan lingkungan dapat diawasi secara intens.
“Saya juga titip, Pak Kepala, untuk pengawasan di LHK dan ESDM. LHK terkait lingkungan perlu difokuskan pengawasan kedepannya, terkait kondisi lingkungan dan bencana banjir yang terjadi agar BPKP dapat mengawasi terkait tatakelola anggaran yang sustinable, dan di ESDM terkait ijin lingkungan,” jelasnya.
Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, menyampaikan persiapan acara pengukuhan yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2026.
“Izin pak Gubernur, dihari Jumat 23 Januari ini di pendopo, kami akan melaksanakan pengukuhan, terkait pimpinan sudah kami laporkan,” kata Ardian.
Setelah Pengukuhan BPKP NTB, dijelaskan Adrian, akan dilanjutkan dengan melakukan road-show serta MoU terkait pengawasan keuangan dan Pembangunan di beberapa Kabupaten dan Kota se-NTB.
Adrian turut menjelaskan komitmen BPKP RI dan Kemendagri terkait Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan kapasitas dapat menjadi perhatian bersama dalam pengawasan.
“Dari BPKP pusat dan Kemendagri, sepakat untuk fokuskan pada SDM, anggaran, dan kapasitas, menjadi perhatian bersama dalam pengawasannya,” terang Adrian.
Dirinya lebih lanjut menjelaskan, BPKP melaporkan terkait informasi awal audit di bank NTB syariah dan menfokuskan terkait pembiayaan/pemberian kredit, selain BPK dan OJK, dan telah ditemukan16 pembiayaan/penyaluran kredit yang rencananya akan difokuskan kedepannya.
“Insya Allah akhir Februari dan awal Maret dari 16 pembiayaan itu ada 2 (dua) yang secara komprehensif gambaran pembiayaan dapat di ketahui dan dilihat mana yang berisiko,” jelasnya.
Terkait fungsi BPKP, Ardian menjelaskan bahwa program strategis pusat yang ke daerah, baik MBG, sekolah rakyat, koperasi merah-putih dan program lainnya, bentuknya pengawasan keuangan dan pembangunan.
“Kami mitra utama Inspektorat, pengawasan kedepan terkait program nasional diantaranya MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah-Putih dan pengawasan di tingkat BUMD,” jelasnya.***
