MATARAMRADIO.COM – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan renovasi rumah warga yang masuk kategori miskin ekstrem.
“Ini tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan”, kata Gubernur saat mengunjungi sejumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Kamis, 8 Januari 2026.
Gubernur menegaskan persoalan hunian menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani sehingga masyarakat dapat tinggal di hunian yang layak dan sehat.
Selain itu, Gubernur menyoroti kondisi fasilitas MCK umum lingkungan. Dimana, sebagian besar persoalan bukan pada ketersediaan, tetapi pada kondisi dan perawatan yang sudah tidak layak.
Tidak hanya itu, dalam dialog dengan warga juga terungkap sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) solar untuk melaut karena harus mengurus barcode, yang prosesnya dapat memakan waktu sampai satu pekan, sementara nelayan harus melaut setiap hari.
Kunjungan Gubernur ke Desa Malaka merupakan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya.
Gubernur menjelaskan wilayah pesisir menjadi kantong kemiskinan ekstrem, meskipun kawasan tersebut berkembang pesat sebagai destinasi pariwisata berkelas.
“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, tapi masyarakat lokal belum ikut menikmati manfaatnya”, kata Gubernur Iqbal.
Gubernur menegaskan Program Desa Berdaya bukan hanya program pemerintah provinsi tapi harus dijalankan oleh pemerintah desa dan dusun dengan dukungan penuh dari provinsi. Setiap desa akan didampingi tenaga pendamping yang telah dilatih untuk mengidentifikasi masalah dasar, menyusun prioritas penanganan serta menggali potensi desa.
Sementara Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, menyebutkan jumlah warga kemiskinan ekstrem di desanya mencapai 362 individu dari 135 keluarga.
Dirinya berharap seluruh program pemerintah provinsi dapat disinergikan untuk mendorong Desa Malaka keluar dari status tersebut.
Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan dasar seperti perumahan, sanitasi, kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi desa di sektor pariwisata, perikanan dan perkebunan, agar masyarakat mampu bangkit, mandiri dan sejahtera.***
