MATARAMRADIO.COM – Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Teguh Gatot Yuwono menyatakan secara administratif, aparat pemerintah desa memahami bagaimana proses pelaporan keuangan.
“Aparat desa umumnya tahu bagaimana pembuatan SPJ hingga penganggaran. Tetapi, saat penyusunan program kerja, aparat desa sering tidak memasukkan potensi yang ada di desanya,” katanya usai bincang Kamisan di command Center Kantor Gubernur, Kamis 12 Juni 2025.
Menurut Sekdis dengan tidak updatenya pendataan dan pengisian profil desa, membuat aparat desa tidak mengetahui potensi yang ada di desanya. “Padahal ini penting,” katanya.
Dengan tidak mengetahui potensi desanya, jelas Sekdis sebuah desa tidak bisa maju. “Jika potensi desa tidak diketahui, desa tidak bisa maju,” katanya.
Solusinya, kata Sekdis dengan program desa berdaya, seluruh instansi berjalan bersama sama dalam membangun desa. “A,da kesadaran kolektif, jangan terpisah pisah,” katanya..
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Muhamadiyah Mataram, Muhammad Ali Ihsan menyatakan dalam membangun suatu desa perlu dibangun kapasitas building.
“Dari desa hingga provinsi harus terbangun kapasitas building sehingga pembangunan di NTB dapat berjalan dengan baik.,” katanya. **
