MATARAMRADIO.COM – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyatakan program Zero Cost bukan sekadar jargon atau kebijakan internal organisasi, tapi amanat Undang-Undang yang harus ditegakkan.
“Zero Cost bukan semata-mata kebijakan, tapi perintah Undang-Undang,” tegas Gubernur saat pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB masa bakti 2024–2029, Selasa 10 Juni 2025
Gubernur berharap kedepan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB bisa lebih banyak mengisi sektor-sektor yang memerlukan keterampilan tinggi atau semi-skill, bukan hanya sektor informal atau tenaga kasar.
“Semua pemerintah daerah ingin warganya kalau ke luar negeri itu masuk ke sektor-sektor yang skill, seperti di Korea, Jepang, dan sebagian di Malaysia. Tapi kenyataannya, banyak dari masyarakat kita yang hanya mampu masuk ke segmen low skill karena keterbatasan ekonomi, sosial, pengalaman, hingga pendidikan,” katanya.
Gubernur menegaskan meskipun realitas sosial-ekonomi masyarakat NTB belum seluruhnya memungkinkan untuk menyiapkan PMI yang serba terampil, namun pemerintah tetap harus menjamin semua proses migrasi dilakukan dengan aman dan bermartabat.
“Kita pastikan proses migrasinya aman. Aman dalam prosesnya, aman selama mereka bekerja di luar negeri, dan aman saat mereka kembali. Dan ketika mereka pulang, mereka bawa remitansi yang bisa menopang kehidupan mereka pasca menjadi PMI,” katanya.
Ketua Umum DPP APJATI, Said Saleh Alwaini memberikan apresiasi atas keseriusan NTB dalam membangun sistem migrasi yang aman dan berkeadilan.
Menurutnya, APJATI tidak hanya bertugas menempatkan pekerja, tetapi juga menjaga mereka dari awal hingga kembali ke tanah air.
“Saya titip betul kepada pengurus baru DPD APJATI NTB agar menjaga amanah ini. Jangan anggap ini sekadar struktur, tapi ini tanggung jawab sosial,” tegas Said.
Ia menambahkan, APJATI pusat fokus pada tiga hal yakni memperluas relasi ke luar negeri, membangun kemitraan dalam negeri, dan penguatan internal organisasi.
Salah satu terobosannya, kata Said Saleh Alwaini yakni penerapan Global Worker System (GWS) untuk memastikan transparansi data PMI secara digital dan akuntabel.***
