MATARAMRADIO.COM– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menegaskan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan sosial melalui pelantikan lima pimpinan baru Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) NTB periode 2025–2030.
Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, di Gedung Graha Bakti, Kantor Gubernur NTB, Selasa (3/6).
Kelima tokoh yang dipercaya menjadi komisioner BAZNAS NTB masa bakti lima tahun ke depan adalah H. Ahmad Rusli, S.Ag, Dr. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, MA, Drs. Muhamad Ardi Syamsuri, dan H. Zulkifli, SE., MM. Kelimanya diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam pengelolaan zakat yang tidak hanya amanah secara syar’i, tetapi juga berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat NTB.
Zakat sebagai Pilar Sosial Islam dan Solusi Ekonomi Umat
Dalam sambutannya, Gubernur NTB menekankan bahwa zakat adalah bentuk konkret dari keadilan sosial dalam Islam. Menurutnya, zakat bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi merupakan sistem ekonomi yang mampu menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan.
“Zakat adalah mekanisme redistribusi kekayaan. Ketika dijalankan dengan benar, tidak akan terjadi penumpukan harta hanya pada segelintir orang. Islam mengajarkan bahwa kekayaan itu boleh dikejar, tetapi 2,5 persen dari harta harus kembali untuk memperkuat kelompok yang tertinggal,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal tersebut.
Ia menambahkan bahwa semangat “no one left behind” dalam ajaran Islam sangat sejalan dengan visi Pemerintah NTB untuk membangun daerah secara inklusif, tanpa meninggalkan golongan manapun. Di sinilah BAZNAS NTB diharapkan memainkan peran sentral dalam membantu kelompok-kelompok rentan secara ekonomi.
Tiga Prioritas Strategis Pemerintahan Iqbal-Dinda
Gubernur Iqbal juga menyampaikan bahwa pemerintahan yang ia pimpin bersama Wakil Gubernur Hj. Dinda Faisal menetapkan tiga prioritas pembangunan utama: pemberantasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi kelas dunia.
“Untuk mencapainya, kita harus mengaktifkan data yang akurat dan saling terkoneksi, serta memberdayakan lembaga-lembaga strategis seperti BAZNAS. Saya berkomitmen penuh, baik secara pribadi maupun sebagai gubernur, untuk mendukung optimalisasi peran BAZNAS dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat NTB,” tuturnya dengan penuh keyakinan.
Apresiasi untuk Komisioner Sebelumnya
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB juga menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada para komisioner BAZNAS sebelumnya yang telah mendedikasikan lima tahun terakhir untuk membangun fondasi yang kuat dalam tata kelola zakat di NTB.
“Saya kira apa yang sudah bapak-bapak lakukan selama periode sebelumnya adalah warisan berharga. Warisan ini bukan hanya akan dikenang, tetapi harus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh para pimpinan yang baru dilantik hari ini,” ujarnya.
Prinsip 3 Aman: Landasan Kinerja BAZNAS
Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. H. Noor Achmad, MA yang turut hadir dalam pelantikan tersebut, mengingatkan pentingnya menjalankan amanah zakat berdasarkan prinsip “3 Aman”: Aman secara syar’i, Aman dari segi regulasi, dan Aman untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ketiganya adalah prinsip dasar dalam pengelolaan zakat yang harus terus dipegang teguh. Zakat harus disalurkan sesuai syariat Islam, diatur dalam koridor hukum negara, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.
Ia juga berharap BAZNAS NTB mampu menjadi teladan dalam pengelolaan zakat yang profesional dan berdampak signifikan bagi pengurangan angka kemiskinan, terutama di kawasan timur Indonesia yang masih menghadapi tantangan besar dalam aspek sosial dan ekonomi. (editorMRC)
