MATARAMRADIO.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menggelar apel perdana setelah libur Idulfitri 1446 Hijriah yang dirangkai dengan kegiatan Halal Bi Halal di Lapangan Sangkareang, Selasa (8/4/2025).
Momentum ini menjadi ajang penting bagi Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal untuk menyampaikan arah baru pemerintahan yang menekankan pada perubahan pola kerja birokrasi dan penerapan sistem meritokrasi.
Dalam sambutannya yang disampaikan langsung di hadapan para aparatur sipil negara, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa sudah saatnya meninggalkan pola birokrasi lama yang terbukti tidak memberikan perubahan signifikan bagi kemajuan NTB.
“Cara-cara lama tidak banyak mengubah NTB dari waktu ke waktu. Saya juga berkomitmen untuk membangun meritokrasi bagi orang yang tepat di tempat yang tepat,” tegas Miq Iqbal dalam arahannya.
Pernyataan ini disampaikan dengan penuh keyakinan, mencerminkan niat kuat untuk mendorong reformasi menyeluruh di lingkungan Pemprov NTB. Menurutnya, birokrasi yang masih terjebak dalam rutinitas dan zona nyaman hanya akan menghambat laju pembangunan dan pelayanan publik.
Meninggalkan Zona Nyaman Demi NTB yang Lebih Maju
Gubernur Iqbal juga menyampaikan bahwa selama satu bulan memantau langsung jalannya pemerintahan bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, mereka menemukan banyak hal yang perlu segera diperbaiki. Salah satunya adalah budaya birokrasi yang enggan berubah dan terlalu nyaman dengan status quo.
Langkah pertama yang dilakukan oleh pasangan Iqbal-Dinda adalah mengidentifikasi potensi di lingkungan birokrasi. Mereka bertekad memberikan ruang bagi aparatur yang memiliki kapasitas dan semangat pengabdian untuk tampil, tanpa harus bergantung pada relasi atau jabatan warisan.
“Siapa pun yang punya kapasitas akan kita dorong. Sistem meritokrasi harus menjadi fondasi. Kita akan bangun itu secara bertahap,” ujar Gubernur Iqbal.
Wakil Gubernur Dukung Komitmen Meritokrasi
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan dukungannya terhadap arah kepemimpinan yang digagas Gubernur Iqbal. Ia menekankan pentingnya kerja tim dalam menyukseskan visi besar pemerintahan saat ini.
Menurut Umi Dinda, seluruh pegawai harus bisa seirama dan saling memperkuat dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Ia mengajak semua pihak untuk menyingsingkan lengan baju dan bekerja sepenuh hati untuk mewujudkan NTB yang maju dan sejahtera.
Halal Bi Halal Sebagai Simbol Kebersamaan
Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan acara Halal Bi Halal yang menjadi momen penting untuk memperkuat tali silaturahmi antar ASN dan pejabat di lingkungan Pemprov NTB. Momen saling bersalaman dan saling memaafkan menjadi simbol kebersamaan dan semangat baru pasca Ramadan.
Acara ini juga menjadi ruang bagi seluruh peserta untuk meresapi makna perubahan, membangun komitmen moral, dan memperbarui tekad dalam melayani masyarakat.
Sistem Meritokrasi: Solusi Jangka Panjang bagi Pemerintahan Efektif
Meritokrasi bukan sekadar jargon dalam kepemimpinan Iqbal-Dinda. Sistem ini dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersih. Dalam praktiknya, meritokrasi akan menempatkan individu yang kompeten dan profesional pada posisi strategis tanpa intervensi politik atau kedekatan pribadi.
Gubernur Iqbal percaya bahwa birokrasi yang dikelola berdasarkan prestasi dan kapabilitas akan mendorong kinerja yang lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dengan responsif dan inovatif.
Langkah awal menuju sistem ini adalah melalui reformasi sistem seleksi, rotasi jabatan berdasarkan evaluasi kinerja, dan pengawasan ketat terhadap proses pengambilan keputusan.
Perubahan yang Mungkin Tak Nyaman, Tapi Perlu
Iqbal tak menampik bahwa perubahan akan memunculkan ketidaknyamanan bagi sebagian pihak. Namun, ia meyakini bahwa semua ini merupakan bagian dari proses menuju kondisi birokrasi yang lebih sehat dan produktif.
“Kita akan mengajak semua keluar dari zona nyaman. Awalnya mungkin berat, tapi jika kita konsisten, hasilnya akan baik untuk kita semua,” ungkapnya.
Dukungan ASN Sangat Diperlukan
Untuk mewujudkan reformasi ini, peran ASN sangat krusial. Mereka dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan di instansi masing-masing.
Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi ASN agar mampu beradaptasi dengan sistem meritokrasi yang akan diberlakukan.
Arah Baru Kepemimpinan NTB
Sejak dilantik, duet Iqbal-Dinda telah menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang berorientasi pada hasil. Selain fokus pada transformasi birokrasi, mereka juga mendorong pembangunan ekonomi berbasis produk halal, pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan.
Dengan arah baru ini, NTB diharapkan mampu menjadi salah satu provinsi yang tampil sebagai model tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. (editorMRC)
