MATARAMRADIO.COM – Berdasarkan publikasi BPS Lombok Timur (2024) bahwa angka kemiskinan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada kondisi Maret 2024 mengalami penurunan menjadi 14,51 persen.
Menurut Kepala BPS Lombok Timur, Ir.Muhadi angka kemiskinan Lombok Timur pada kondisi Maret 2024 sebesar 14,51 persen atau turun sebesar 1,12 persen dibandingkan kondisi Maret 2023 sebesar 15,63 persen.
“Angka kemiskinan yang dicapai Lombok Timur pada kondisi Maret 2024 sebesar 14,51 persen adalah terendah dalam lima tahun terakhir”,jelasnya kepada MATARAMRADIO.COM, Kamis, 25 Juli 2024.
Lebih jauh Muhadi merinci angka kemiskinan Lombok Timur pada kondisi Maret untuk tahun-tahun sebelumnya yakni pada tahun 2023 sebesar 15,63 persen kemudian tahun 2022 sebesar 15,14 persen dan tahun 2021 sebesar 15,38 persen serta tahun 2020 sebesar 15,24 persen. Disisi lain,
Menurut Muhadi pada kondisi Maret 2024 tidak hanya angka kemiskinan yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
“Indeks Kedalaman Kemiskinan Lombok Timur pada tahun 2024 turun menjadi 2,66 atau turun sebesar 0,91 point dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 3,57 dan Indeks Keparahan Kemiskinan Lombok Timur pada tahun 2024 turun menjadi 0,77 atau turun sebesar 0,39 point dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1,16”, paparnya.
Pj.Bupati Lombok Timur, Drs.H.M.Juaini Taofik, M.AP menyatakan bahwa angka kemiskinan tersebut berhasil diturunkan karena stabilnya perekonomian Lombok Timur yang dilakukan melalui program pemantauan harga dan sidak pasar melalui program.
“Silaturrahmi Untuk Lombok Timur Berkemanjuan (SULTan)”, perluasan jangkauan operasi pasar murah, peningkatan produktivitas pertanian, program pangan lestari, BPJS kesehatan untuk penduduk miskin,” jelasnya.
Lebih jauh Juaini Taofik mengungkapkan, program penanggulangan kemiskinan di Lombok Timur dilaksanakan dengan melibatkan peran multi pihak yakni OPD terkait, Bulog, Pegadaian, Islamic Relief Indonesia, pemerintah desa.
“Dengan adanya kolaborasi multi pihak yang saya sebut collaborative governance, anggaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tidak hanya dari APBD, tetapi juga dari non-APBD”, sebutnya.
Selain itu, Juaini Taofik menyebutkan bahwa anggaran APBD yang dialokasikan untuk meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan di Lombok Timur pada tahun 2023 mencapai Rp.74,31 miliar kemudian lain meningkat menjadi Rp.173,70 miliar pada tahun 2024 atau meningkat 2 kali lipat lebih.
“Termasuk berantas rentenir melalui kredit tanpa bunga atau “Lotim Berkembang” dengan sasaran UMKM melalui kerjasama dengan pegadaian. Hingga triwulan pertama 2024 sebanyak 5.027 UMKM yang telah memperoleh kredit dari program Lotim Berkembang”, pungkasnya. ***
