Dukung Zulrohmi Jilid 2, TGB Tegaskan Agar Kader NWDI Jangan ‘Jual’ Organisasi!

Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NWDI), TGB juga memberi peringatan keras kepada kadernya agar tidak menjual nama organisasi demi kepentingan politik pribadi, karena dirinya telah menyatakan dukungan untuk Dr H Zulkieflimansyah SE MSc pada Pilgub NTB mendatang.

BACA JUGA:  PBNU : Bila Terdaftar Jadi Tim Kampanye Pilpres, Khofifah Agar Mundur Jadi Ketum PP Muslimat NU

“Beliau (Zul) adalah sahabat saya. Yang lain tidak ada yang meminta dukungan. Masa kami mendukung yang tidak meminta dukungan?” ujar TGB saat ditemui di Mataram, Jumat (24/5/2024).

Pernyataan ini sekaligus merespons gerakan politik sejumlah kader NWDI yang mendorong Sitti Rohmi untuk maju sebagai calon gubernur NTB, bahkan memunculkan isu pasangan Rohmi dengan politikus PDIP dan Bupati Sumbawa Barat, Musyafirin.

“Banyak yang bertanya kepada saya, khususnya soal pasangan-pasangan seperti Rohmi-Firin. Apakah ini pasangan yang didukung NWDI? Jawabannya tidak,” tegas TGB.

BACA JUGA:  Luhut : Pemilih Demokrat, Gerindra, PDIP Dukung Pemilu Ditunda

TGB juga menyoroti kehadiran kader NWDI dalam deklarasi duet Rohmi-Firin di Sumbawa Barat beberapa waktu lalu. Ia meminta agar kader NWDI tidak menggunakan atribut organisasi untuk kepentingan politik pribadi.

“Saya mohon berpolitik yang baik. Tidak usah pakai klaim-klaim,” imbuhnya.

Dukungan resmi kepada Zulkieflimansyah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS untuk maju dalam Pilgub NTB 2024 telah dikeluarkan, tertuang dalam surat Nomor 551.1.3/S-REK/DPP-PKS/2024. DPP PKS juga menugaskan Zul untuk melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan, termasuk memastikan kecukupan jumlah kursi atau mitra koalisi, dengan syarat minimal 13 kursi di DPRD NTB. Saat ini, PKS memiliki delapan kursi di DPRD NTB dari hasil Pileg 2024.

BACA JUGA:  Dapatkan Dukungan PPP, Iron-Edwin Siap Menggebrak Pilkada Lombok Timur 2024

Kisruh dukungan ini menambah dinamika politik di NTB menjelang Pilgub 2024, dengan TGB menggarisbawahi pentingnya etika dalam berpolitik dan menegaskan bahwa NWDI tidak boleh dijadikan alat politik oleh kader-kadernya. (editorMRC)