MATARAMRADIO.COM, Mataram – Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah meminta UKM atau IKM yang ada di desa-desa se-NTB, diberikan kemudahan permodalan untuk mengembangkan produk usahanya oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Hal ini disampaikannya saat pertemuan dengan Tim Konsilidasi dan Penggabungan PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB, Rabu (8/7/2020) di Pendopo Gubernur.”Keberadaan BPR hingga di pelosok desa, harus mampu memberikan kontribusi modal bagi UKM dan IKM, sehingga masyarakat kita terus produktif,” kata Gubernur NTB.
Menurutnya Doktor Zul sapaan akrabnya, bahwa selama ini apapun bisa dibuat oleh masyarakat NTB. Bahkan sepeda listrik sudah dapat diproduksi oleh putra daerah. Makanya, jelas Gubernur pada program JPS Gemilang NTB menggunakan produk hasil UKM dan IKM di NTB.”Saya berharap BPR memberikan modal ditiap desa agar mampu memproduksi sepeda listrik atau pengadaan sepeda listrik hasil karya UKM NTB,begitubjuga UKM lainnya” jelasnya dalam siaran pers yang diterima MATARAMRADIO.COM, Rabu (8/7).
Doktor Zul juga mengingatkan agar BPR menampilkan kesederhanaan dan pendekatan kelokalan, agar masyarakat tidak sungkan untuk meminta modal dalam pengembangan usahanya.
Jadi lanjutnya, peleburan atau merger 8 BPR di NTB dapat diselesaikan bulan Agustus 2020. “Jangan lama-lama, selesaikan proses itu secepatnya, pada tanggal 17 Agustus dapat diluncurkan,” tegasnya.
Pria murah senyum ini, meminta agar segala kendala dan hambatan dalam proses peleburan baik secara administrasi dan teknis dikoordinasikan dengan Asissten II dan Karo Ekonomi Setda Provinsi NTB.
Sementara itu, Ketua Tim Konsilidasi PD BPR NTB Lalu Suwandi Arwan mengatakan PD. BPR NTB sesuai Perda 10 tahun 2016. Proses penggabungan dan perubahan dari PD ke PT ini sedang proses finalisasi.
Menurutnya, proses konsolidasi terus dilakukan begitupun kelengkapan administrasi serta perumusan hal teknis lainnya. Persiapan seperti legalitas perusahaan, sistem IT nya dan termasuk persiapan SDM akan diselesaikan.”Insya Allah pada bulan Agustus 2020, akan kita luncurkan,” katanya.
Penggabungan 8 BPR se NTB yang dileburkan menjadi PT.BPR NTB berjenjang. Ia juga menjelaskan tentang kepemilikan saham Pemda NTB ada 51 persen sedangkan Kabupaten/Kota 49 persen. Peleburan ini juga sesuai petunjuk OJK Mataram didalam terkait penyusunan rancangan peleburan ini.
Selain itu, Miq Awan panggilan akrabnya menuturkan bahwa konsen BPR selama ini kepada UKM dan pengusaha kecil. Di NTB total penyebaran kredit dari hasil per Juni 2020 total aset BPR ada 750 Miliar Rupiah, dengan outstanding kredit 625 Miliar Rupiah. Sehingga ada 61 persen total kredit ini ke UMKM.”Konsentrasi kami memang membantu UMKM,” tutupnya.
Sebelum pertemuan tersebut, Tim BPR sempat diajak oleh Gubernur untuk mencoba motor listrik “NgebUTS” buatan UTS berkolaborasi dengan UKM dan IKM di Sumbawa.
Pertemuan dan silaturahmi turut dihadiri Asissten II Ir. H. Ridwansyah dan Karo Ekonomi Setda Provinsi NTB H. Aminurrahman, dalam mendampingi Gubernur. (Editor MRC)
