MATARAMRADIO.COM,
Mataram – Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan MoU merupakan wujud sinergi antara pemerintah Daerah dengan BPKP agar anggaran di daerah dapat dikelola dengan aman khususnya pada masa pandemi covid 19.
“Kesepakatan dengan BPKP agar penggunaan dana aman dan benar serta laporannya lengkap, yang ke dua bagaimana kita bisa survive di masa pandemi supaya pertumbuhan ekonomi semakin membaik,” terang Wakil Gubernur, Rabu (2/12).
Ia mengungkapkan, sebelum ada nota kesepakatan, Pemerintah Daerah telah menjalin hubungan baik dengan BPKP dalam melakukan pendampingan maupun pengawasan anggaran adar termanfaatkan dengan baik dan benar.
Mulai saat ini, jelas Rohmi eksekusi anggaran akan diusahakan sejak awal agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun. “Di tahun 2021, belanjanya diatur supaya pada kuartal satu, dua, tiga, atau empat porsinya sama. Jangan seperti biasa, sebagian besar dieksekusi di akhir-akhir,” terangnya.
Mengingat tahun 2021 adalah tahun pemulihan, jadi wagib belanja daerah harus didongkrak dari kuartal pertama agar pertumbuhan ekonomi di daerah cepat membaik.
Sementara Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo terkait pentingnya pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 terutama pada belanja pusat maupun daerah sebagai penggerak utama dari roda perekonomian di masa pandemi. “Belanja-belanja pemerintah dari segi kesehatan, pengaman sosial, dan ekonomi nasional menjadi unsur utama penggerak ekonomi di masa pandemi. Tentu saja pembelanjaan ini harus benar-benar kita laksanakan dengan cepat,” jelasnya.
Untuk itu, perencanaan belanja daerah dilakukam di Bulan Desember sehingga Bulan Januari belanja modal sudah berjalan di tengah masyarakat. “Peran aktif kita semua baik BPKP, Provinsi, Kab/Kota akan mampu mendampingi dan mengawasi pelaksanaan PBD agar cepat, efektif dan akuntabel,” tuturnya.
Ia mengatakan penandatangan nota kesepahaman sebagai momentum dan bentuk komitmen Pemerintah Pusat maupun Daerah berkolaborasi untuk mengawal keuangan dan pembangunan di seluruh Indonesia.
Menter Dalam Negeri, Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian meminta BPKP memaksimalkan fungsi pendampingan dalam penyusunan rencana anggaran di daerah yang berkomitmen membangun daerah agar tepat sasaran.
Namun jika ada daerah yang tidak memiliki keseriusan dalam mengelola anggaran demi pembangunan daerahnya, ia meminta agar BPKP tidak segan-segan menggunakan fungsi pengawasan dengan ketat agar tidak ada celah bagi oknum yang ingin melakukan perbuatan melanggar hukum. (Humas NTB/MRC)
